Post Top Ad

Post Top Ad

-0-

Selasa, 01 November 2016

04.37

PRB di Sekolah Merupakan Pembahasan Strategis

Pemerintah terus berupaya melakukan serangkaian kegiatan rutin dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di sekolah. Pertemuan dalam pembahasan ini sangat strategis dan menjadi salah satu prioritas dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (Dit PPKLK)

Hal tersebut dikatakan Direktur Pembinaan PKLK Dikdasmen Dr. Renani Pantjawati didepan 116 peserta Rapat Koordinasi Nasional Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2016 yang dilaksanakan selama 4 hari (4-7 Oktober 2016) di Kota Yogyakarta.

"Ini tetap kita upayakan. Karena kita tidak bisa bertanya kepada Allah, kapan bencana. Berdasarkan pengalaman di Garut, kami bersama Ibu Yanti Kerlip, di Garut belum pernah mengalami bencana apapun jgua di sekolah tersebut, dari 35 siswa yang tinggal di asrama 25 orang sedang ikut acara kami di Bandung. Kami ada acara ASEAN, kami jadi host, dan mereka tampil di acara kami. Dan 6 orang di asrama dan Alhamdulilah bisa diselamatkan, karena ada papan2 kayu yang sedang dibangun sekolah tersebutb, karena pembangunan gedung sekolah tersebut juga dibantu oleh Dit PPKLK. Kenapa Dit PPKLK yang mendapat tugas untuk menjadi pemegang peran utama seknas sekolah aman," kata Renani.

Pendidikan khusus biasanya terpikirnya hanya penyandang disabilitas tetapi kami juga layani program PLK (Pendidikan Layanan Khusus) salah satunya untuk daerah bencana alam dan sosial, terbelakang terpecil, adat terpencil dan masyarakat miskin. Memang disebutkan di UU Sisdiknas, UU Penyandang Disabilitas sehingga mitra kerja Dit.PPKLK menjadi banyak.

"PRB sudah dilakukan di Kemdikbud sejak lama. Dulu saya ikut menangani gempa Nabire, dulu BNPB belum ada, baru ada Bakornas PRB. Bicara panduan sudah banyak. Dari 2001, dulu kita mengundang Prof. Teddy Bun dari ITB bagaimana bangunan-bangunan sekolah tahan bencana. Saya di bagian perencanaan, salah satu tugasnya untuk penganggaran. Salah satu program dikdasmen dulu adalah untuk rehabilitasi sekolah. Semua sekolah yang rusak berat dan rusak ringan, sedang, kami rehab tetapi bertahun-tahun tidak bisa selesai karena ada bencana. Jadi ini adlah program terus menerus kami lakukan," papar Renani.

Setelah ada UU Sisdiknas terbit tahun 2003, diturunkan PP, Permendibud, disitu disebutkan semua bangunan sekolah harus aman dari bencana. "Berbagai panduan sudah banyak tetapi kita perlu melihat kembali. Tapi belum ada tentang asap, kebakaran. Kalau yang kebakarannya di tempat lain, itu yang belum. Di pemerintah cepat bikin aturan, tetapi kemudian impelmentasinya. Mitra dari pemerintah. Disini juga ada UNICEF. Saya waktu itu kepala bagian keaungan, tetapi saya ditugaskan bapak wakil menteri mengikuti berbagai kegiatan. Tahun 2012 yang NTB 60 sekolah, 60 di Jabar, 60 di Sumbar itu menjadi pilot SMAB. AMCDRR 2012 di Jogja saya juga hadir," ungkap Direktur.

Dikatanya, pra-bencana ini menjadi tupoksi masing-masing direktorat. Kenapa direktorat lain diminta hadir disini, Kasubdit Progrev yang akan merencanakan berbagai program dan anggarannya. Ini tidak perlu satu khusus tetapi terintegrasi di berbagai kegiatan kita semua. Tanggung jawab tugasnya diberikan kepada Dit PPKLK untuk mengkoordinasikannya. Pada saat pemulihan dan rehab-rekon paska bencana menjadi masing-masing direktorat.

Bicara data, lanjut Renani, sampai saat ini sudah sekitar 25,620 sekolah yang memperoleh intervensi pendidikan kebencanaan sejak tahun 2005. Untuk SLB sendiri baru 336 sekolah dari 2.035 SLB. Apabila terjadi bencana, korban yang paling rentan adalah yang menjadi penyandang disabilitas dan tentunya bersekolah di SLB. Istilah yang sekarang oleh Kemenkeu adalah self-blocking.

"Seperti kami punya kegiatan kawah kepemimpinan pelajar disitu kita masukkan materi PRB, dan kegiatan lainnya. Terkait dengan fasilitator, pengalaman saya pribadi, sering kita pelatihan, namun outputnya beda-beda. Ini harus ada standar kompetensi. Kita perlu quality control. Itu menjadi pekerjaan rumah kita di seknas. Fasilitator ini betul-betul sama, menyampaikan pesan yang sama, siapa yang dilatih, memenuhi syarat," ujar Renani.

Dikatakannya, Kemdikbud memiliki standar yang baik bagaimana bahan bangunan, sudah dibuat sejak dari awal dibangun. "Kita tetap membangun sekolah, sekarang mungkin mulai membangun SMA, dan SMA-LB. Ada 80 kab/kota yang tidak memiliki SLB, padahal pasti penyandang disabilitas ada. Teman2 KPB bisa bantu melihat standar saranap rasarana yang sudah ada. Nanti kita bersama2 melihat standar tsb. Waktu inpres, SD fondasinya saja tidak ada. Banyak SD yang tidak memenuhi syarat bangunan. Terutama syarat untuk tahan bencana," kata Renani.

Menurut Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB Lilik Kurniawan, Rakor ini untuk merumuskan sesuatu yang penting. Pasalnya negara kita adalah negara yang rawan terhadap bencana. Negara kita secara geologi 3 tumbukan lempeng tektonik terbesar di dunia. Posisi di garis khatulistiwa, sangat rentan bahaya hidrometeorologi. Secara kebencanaan yang paling ekstrim adalah gempa bumi, dari 12 ancaman bencana, karena tidak ada informasinya, kejadian mendadak dan menimbulkan korban yang sangat besar.

"Celakanya sekolah-sekolah kita sarana fasilitas pendidikanya saat ini banyak berada pada daerah-daerah yang rawan terhadap gempa bumi. Ikhtiar kita untuk menyelamatkan anak-anak kita sangat diperlukan disini. UUD 1945 pada pembukaan, amanat tanggung jawab pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia. Perjuangan kita sekarang salah satunya adalah memerangi bencana, 80% negara kita adalah rawan terhadap gempa bumi. Kita bisa hitung berapa sekolah di daerah itu," kata Lilik Kurniawan.

Menangani bencana tidak bisa sendiri walaupun ada BNPB dan BPBD di daerah. Milestonenya dari BNPB jauh-jauh hari sudah kami siapkan, kita mulai dari panduan-panduan standar dan fasilitator-fasilitator handal yang bisa berbagi pada saat pelaksanaan SMAB, dan pada saat monev. "Lalu adanya launching website smab.kemdikbud.go.id, dan ini adalah sangat baik, akhirnya kita dipertemukan dalam satu data yaitu website tersebut," kata Lilik.

Dikatakannya, hanya kalimantan saja yang tidak rawan terhadap gempa bumi. Semua wilayah Indonesia rawan gempa bumi. "Bencana alam itu sifatnya mendadak, tidak ada pemberitahuan, informasi, tiba-tiba bangunan kita runtuh. Apakah sekolah kita cukup kuat untuk menghadapinya. Di pantai barat sumatera lihat merah, tapi ini tidak menakut nakuti. Kalau kita mengerti informasinya, bagaimana kita menyikapinya. Dari BNPB menyampaikan risikonya, bapak ibu mengerti, tapi tidak cukup. Harus bergerak melakukan sesuatu. Kita jauh-jauh hari menyampaikan daerah-daerah yang kemungkinan mendapatkan bencana gempa bumi," katanya.

Kemudian Lilik memaparkan dalam melindungi fasilitas layanan pendidikan kita, ternyata ancaman ke sekolah tidak saja bencana alam, namun juga narkoba, video prono dll yang merusak anak didik kita. "Saya mengajak kepada forum ini karena ini hal yang penting. Saya harap kita memiliki komitmen yang sama bahwa skeolah kita harus dilindungi dari seluruh ancaman tadi," harap Lilik.

Menurut Lilik, ada dua fungsi sekolah, yaitu sekolah itu diproteksi, agar layanan pendidikan bagi siswa harus terus berlangsung. "Tidak ada jaminan tidak terjadi gempa, banjir bandang, tanah longsor. Contohnya, bencana banjir bandang di Garut, ada 4 anak SD meninggal. Anak yang terganggu akibat kerusakan sekolahnya ada 2.400 siswa. Mari kita lakukan dengan mudah dan kreatif," papar Lilik.

Ditempat yang sama Kepala bagian Pendidikan Luar Biasa, Dinas Pendidikan dan olah raga Provinsi DIY Didik Wardoyo mengatakan, kegiatan semacam ini sering diselenggarakan di Yogyakarta. "Ada 523 sekolah yang berada di kawasan risiko bencana, SMP 141, SMA SMK 87. Bencana seperti ini belum kita petakan. Di Yogjakarta kita sulit menduga daerah mana yang akan kena angin putting beliung itu. Dari 3000 sekolah yang ada di Jogjakarta bisa-bisa semua resiko bencana," katanya.

Pihaknya menyambut baik upaya Konsorsium Pendidikan Bencana Indonesia (KPB) semoga ini bisa berlanjut dan memberikan kemanfaatan yang tinggi bagi sekolah-sekolah. Ketika bencana, sekolah bisa kena bencana, kalaupun tidak, sekolahnya dipinjam untuk menampung pengungsi, sehingga anak-anak didik terganggu KBM-nya.

Dalam kesempatan itu Kasi Program Dit.PPKLK Aswin Wihdiyanto mengatakan dengan kondisi Indonesia berada di daerah yang sangat rawan, sebenarnya ada banyak jenis ancaman bencana itu. Dari 30 pprovinsi terseut, ada 136 kab kota menjadi prioritas intervensi. "Bisa di overlay dengan pertumbuhan ekonomi, maka ada 79 kab / kota yang menjadi prioritas nasional," kata Aswin.

Gambaran umum sekolah, bencana itu bisa terjadi kapan saja, saat kita ada dimana saja. Saat kita ada di kelas, di kantin, toilet, masjid dll. Termasuk juga untuk aksessibiltas penyandang disabilitas. Tidak hanya berfungsi untuk anak masuk ke kelas, namun juga untuk evakuasi.

Aswin mengharapkan dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan bahwa data jumlah sekolah dan intervensi sekolah aman yang dimiliki Direktorat PPKLK saat ini, jika belum lengkap maka perlu juga diberikan masukan dan revisi. "Kalau ada data yang berbeda, mari kita perbaiki. Data 2013, sampai sekarang pergerakannya tidak significant. Harapan kita, kita menjadi lebih concern, terkait program sekolah aman.  Kondisi ruang kelas yang rusak berat, sedang, dan rusak total," katanya.

Ditegaskanya bahwa perarutan-peraturan dan dasar hukum tentang program kebencanaan. Ada UU Sisdiknas pasal 32 ayat 2, UU PB , UU Perlindungan Anak, UU no 8/2006 ttg penyandang disabilitas. "Dasar hukum penyelenggaraan Sekolah Aman Bencana itu sudah cukup kuat. Ada tahapan–tahapan manajemen bencana. Pra Bencana, di kementrian pendidikan menjadi Tusi masing–masing direktorat teknis. Jika tanggap darurat menjadi tanggung jawab PKLK sebagai koordiantor, tidak menutup kemungkinan kita membutuhkan direktorat lain. Nah, Pasca bencana, dikembalikan tanggungjawabnya kepada masing-masing direktorat teknis. Pasca bencana ini kebutuhannya cukup besar. Secara tupoksi dikembalikan ke direktorat masing-masing," paparnya.

Dasar konsep sekolah aman sesuai Perka BNPB no 4 tahun 2012. Pihaknya menyiapkan lingkungan sekolah aman, kalau saat terjadi bencana. Memastikan proses belajar mengajar tetap belajar, kalau terjadi bencana. "Pada saat kita berbicara pemilihan lahan untuk pembuatan sekolah baru, kita akan melihat lokasi apakah ada ancaman bencan. Ketika membangun struktur bangunan, apakah sudah sesuai dengan standar tahan gempa. Sudah ada," katanya.

Begitu juga mengenai anggaran yang dipetakan relevan dengan program sekolah aman. "Kadang bercampur dengan program rutin, tidak spesifik dengan program kebencanaan. Pada DAK rehab, pada prinsipnya merupakan pengurangan risiko bencana. Praktik baik, Sekolah Penyangga yang dikembangkan oleh SMK. Sekolah Shelter, sekolah darurat. Sedangakan untuk sekolah pengungsi yang berkepanjangan dikhawatirkan akan mengganggu belajar mengajar. Ada konsep Sister School.

Saat ini sesuai tupoksi, sekolah penerima bantuan PRB dari Dit.PPKLK hanya ke sekolah luar biasa. Pihaknya berharap bisa menularkan ke direktorat teknis lainnya. "Terpenting adalah roadmap sekolah aman. Tujuannya, perlindungan peserta didik, dan pengembangan Instrumen Sekolah Aman," kata Aswin.[*]


Media Relations
Rahmintama

Jumat, 02 September 2016

03.45

Daftar Juara FLS2N ke IX Tahun 2016 Kategori PKLK

Berikut ini adalah daftar pemenang lomba-lomba pada kategori PKLK (anak berkebutuhan khusus) dalam ajang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) ke IX di tahun 2016 di Hotel Grand Arya Duta, Kota Manado, Sulawesi Utara.


Lomba Menyanyi Tunanetra SDLB
Juara I, Gede Ayu Putri Marhaeni (SLBN Wonogiri, Jawa Tengah)
Juara II, Louis Bertrand (SLB G Rawinala, DKI Jakarta)
Juara III, Lilin Mustika (SKh. N 01 Kab. Tangerang, Banten)


Lomba Melukis Tunarungu dan Autis SDLB
Juara I, Aifandhani Iqbal P., SLB B Karya Bakti, Jawa Tengah
Juara II, Muhammad Adib, SLB B Pangudi Luhur, DKI Jakarta
Juara III, Ni Nengah Dwitya Budi Julianti, SLB Dharma Wanita Prov.NTB


Lomba Baca Puisi Tunadaksa dan Tunanetra SDLB
Juara I, Hannamichi Diva Mafaza, SLB A Pembina Tk. Nasional DKI Jakarta
Juara II, Wildan Havilin Rozan, SLB A Yaketunis D.I. Yogyakarta
Juara III, Ida Fitriani, SLB A YPTN Mataram NTB


Lomba Melukis Tunarungu dan Autis SMPLB
Juara I, Marwah Fadilah, SLB Dharma Wanita NTB
Juara II, Alfian Rahmadani, SLBN 1 Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta
Juara III, Ni Wayan Ary Riandani, SLBN Bangli, Bali


Lomba Cipta dan Baca Puisi Tunadaksa dan Tunanetra SMPLB
Juara I, Nur Aini, SLB PGRI Tlanakan, Jawa Timur
Juara II, Happy Lintoe Pinasthie, SLBN 1 Bantul D.I. Yogyakarta
Juara III, RTS Kurnia, SLB Prof. DR. Soedewi Jambi


Lomba Desain Grafis Tunarungu dan Autis SMPLB
Juara I, Nova Kristanti Lisuallo Sinaga, SLBN Pembina Tk. Prov. Papua
Juara II, Yessica Ayu Dara Ningrum, SLB B Dena Upakara  Jawa Tengah
Juara III, Muhammad Iqbal Rizky Adhiyat    SMPLB Tunarungu Santi Rama DKI Jakarta


Lomba Melukis Tunarungu dan Autis SMALB
Juara I, Andi Alfian Fanani, SLB Negeri Jepara Jawa Tengah
Juara II, Agus Nahrowi, SLBN Kota Gajah, Lampung Tengah, Lampung
Juara III, Mela Amanah, SLB Pembina, Riau


Lomba Menari Tunarungu dan Tunadaksa SMALB
Juara I, Wahyu Rahmad Dullah, SLB N 1 Bantul, D.I. Yogyakarta
Juara II, Hendriko Putra, SLB Aisyiyah Sijunjung, Sumatera Barat
Juara III, Alvi Rohmawati, SLB N Purwantoro, Jawa Tengah


Lomba Desain Grafis Tunarungu dan Autis SMALB
Juara I, Fatimah Rahmah    SMPLB Tunarungu Santi Rama, DKI Jakarta
Juara II, Anda Alfarih Arta, SLB ABC Muhammadiyah Gresik, Jawa Timur
Juara III, Ghalib Fikar Dinata, SLB Prof. DR. Soedewi, Jambi


Lomba Menyanyi Tunanetra SMPLB/SMALB
Juara I, Resti Nur Fauziah, SLBN Dumai, Riau
Juara II, Irfan Sari, SLBN Kota Bima, NTB
Juara III, Hairunnisa, SLB ABCD Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah


Lomba MTQ Tunanetra SMPLB/SMALB
Juara I, Putrie Aura Hermawan, SLBN Binjai, Sumatera Utara
Juara II, Jotman, SLB Dharma Wanita Kota Bima, NTB
Juara III, Leman Abidin, SLB A Fajar Harapan Martapura, Kalimantan Selatan


Lomba Pantomim Tunarungu SMPLB/SMALB
Juara I, Rifky, SLB Negeri 02 Jakarta
Juara II, Ahmad Gilang Julianto, SLB Permata Ciranjang, Jawa Barat
Juara III, Abdul Ghofur, SMALB Bhakti Wanita, Jawa Timur

Minggu, 28 Agustus 2016

08.29

Siswa Berprestasi Bidang Seni Uji Kemampuannya di FLS2N 2016 Manado

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) ke IX di Kota Manado, Sulawesi Utara, dari tanggal 28 Agustus hingga 1 September 2016.

Tahun ini, FLS2N bertemakan Berkreasi, Berkarya, dan Berprestasi. "Perlehatan akbar ini dilakukan sebagai upaya Kemdikbud dalam peningkatan mutu peserta didik melalui pengembangan inovasi, potensi dan prestasi di bidang seni, diantaranya bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia," kata Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PPKLK) Sri Renani Pantjastuti jelang pembukaan FLS2N ke IX.

Sebanyak 2.945 peserta FLS2N dari 34 provinsi yang akan berlaga. Mereka berasal dari  476 siswa Sekolah Dasar (SD), 850 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), 510 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), 701 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 408 Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK) atau ABK.

"Pada kategori PKLK peserta didik terdiri dari SDLB, SMPLB dan SMALB sebanyak 408 siswa berkebutuhan khusus. Mereka didampingi 408 guru/kepsek dan 34 pembina. Sehingga jumlahnya 1.099 orang. Dan sebanyak 408 siswa berkebutuhan khusus itu mengikuti 12 cabang yang diperlombakan dari jenjang SDLB, SMPLB, dan SMALB. Mereka telah disaring melalui kompetisi sebelumnya di daerahnya masing-masing," terang Renani.

Pada kategori PKLK atau siswa berkebutuhan khusus, mereka mengikuti 12 cabang perlombaan. Cabang seni yang dilombakan untuk jenjang SDLB adalah menyanyi solo, melukis, dan baca puisi. Cabang seni yang dilombakan untuk jenjang SMPLB adalah melukis, cipta baca puisi, dan design grafis. Cabang seni yang dilombakan untuk jenjang SMALB adalah melukis, menari, dan design grafis. Gabungan jenjang SMPLB/SMALB cabang seni yang dilombakan adalah menyanyi solo, MTQ, dan pantomim.

Tujuan penyelenggaraan FLS2N bagi ABK adalah 1). Menggali dan memberikan dorongan kepada peserta didik Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus agar dapat mengembangkan potensi, bakat dan kreativitasnya untuk dikembangkan secara optimal; 2). Memupuk dan menumbuhkembangkan jiwa seni, semangat, disiplin dan rasa percaya diri bagi peserta didik Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus; 3). Meningkatkan kreativitas siswa dalam belajar dan berkarya melalui kompetisi yang sehat, jujur dan terbuka; 4). Mendapatkan gambaran yang konkrit dan merupakan salah satu alat evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran seni sesuai standar kompetensi siswa di sekolah; 5). Menumbuhkembangkan semangat mandiri dalam berkarya dan berprestasi, serta mendapatkan bibit unggul di bidang akademik, seni dan olahraga.

Hasil yang diharapkan terhadap ABK yang mengikuti FLS2N ke IX ini adalah terciptanya suasana kompetisi yang sehat dan sportif antar peserta didik PK dan LK, antar sekolah, antarkabupaten/kota dan antar provinsi di bidang mata pelajaran, kesenian dan keterampilan; terwujudnya peserta didik PK dan LK yang berprestasi di bidang seni lukis, seni musik, dan cipta baca puisi tingkat nasional; dan terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai modal dalam mewujudkan pendidikan karakter bangsa.

Perhelatan tahunan bidang kesenian ini sangat bergengsi di kalangan siswa. Selama sembilan tahun berturut-turut, dari tahun 2008 sampai 2016, lonjakan jumlah peserta terjadi di tahun 2008 sampai 2010, yaitu dari 1.615 siswa, 2.211 siswa, dan 2.261 siswa secara berturut-turut. Kemudian, jumlah ini turun menjadi 1.584 siswa di tahun 2011, 1.743 di tahun 2012. Jumlah peserta terbanyak ada di tahun ini, yaitu sebesar 2.945 siswa.

Pertama kali FLS2N diselenggarakan tahun 2008 di Bandung (Jawa Barat); FLS2N tahun 2009 di Yogyakarta; tahun 2010 di Surabaya (Jawa Timur), tahun 2011 di Makassar (Sulawesi Selatan); tahun 2012 di Mataram (NTB); tahun 2013 di Medan (Sumatera Utara); tahun 2014 di Semarang (Jawa Tengah); tahun 2015 di Palembang (Sumatera Selatan); dan kini tahun 2016 di Kota Manado (Sulawesi Utara).

Data kilas balik FLS2N dari Ditjen Dikdasmen Kemdikbud merilis Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah bergiliran menjadi juara umum. Secara rinci, Jawa Tengah menduduki juara umum FLS2N di tahun 2008, 2010, dan 2015. Sedangkan, Jawa Barat berada di posisi juara umum di tahun 2009, 2011, 2013, 2014. Jawa Timur meraih juara umum di tahun 2012.[\]

Media Relations
Rahmintama

Minggu, 07 Agustus 2016

09.30

Persiapan Khusus PRB Bagi Kelompok Penyandang Ketunaan

Dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (PRB) tahun 2015-2019 telah direncanakan adanya implementasi kesiapsiagaan bencana di sekolah. Hal ini sangat penting, mengingat bukan hanya terkait banyaknya sekolah yang rusak maupun hancur, tapi juga terkait banyaknya peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan serta warga sekolah lainnya yang menjadi korban luka maupun meninggal akibat terjadinya bencana alam baik gempa bumi, tsunami,  banjir bandang, dan lain sebagainya.

Sekolah pada jam-jam pelajaran merupakan tempat berkumpulnya peserta didik yang tentunya memiliki kerentanan tinggi bila terjadi bencana. Peserta didik berkebutuhan khusus dengan bermacam hambatannya adalah yang paling tinggi tingkat kerentanannya dibandingkan peserta didik reguler, oleh karena itu perlu diberikan pendidikan pengurangan risiko bencana secara dini di sekolah kepada mereka.

Berbagai bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia telah memberikan dampak negatif besar terhadap sektor perekonomian, sosial, dan pendidikan. Sebut saja tsunami di Aceh, gempa di Nias, banjir tahunan di Jakarta, banjir bandang dan tanah longsor di berbagai wilayah Pulau Jawa, Sumatra, dan Kalimantan, serta gempa bumi di Yogyakarta, Tasikmalaya, dan Padang.

Ditinjau dari jenis bencana gempa saja, dimana keadaan ini tidak dapat dihindari, mengingat topografi kepulauan Indonesia yang terbentuk dari titik-titik pertemuan lempeng bumi. Di bagian barat, lempeng Eurasia bertumbukan langsung dengan lempeng Indo-Australia, dan di bagian timur pertemuan tiga lempeng yaitu lempeng Filipina, Pasifik dan Australia.

Sedikitnya ada 23 provinsi yang masuk dalam kategori risiko tinggi terhadap gempa bumi di Indonesia. Hal ini berarti akan berdampak pada lebih dari 130.000 bangunan sekolah yang berpotensi terhantam gempa bumi dan juga mengancam siswa sekolah beserta seluruh fasilitasnya, seperti peristiwa gempa bumi di Padang yang telah menghancurkan sekolah dan banyak siswa sekolah yang menjadi korban dalam bencana tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita merupakan negara yang rawan bencana. Nilai ekonomis dari kerusakan fasilitas pendidikan yang disebabkan oleh bencana juga menimbulkan kerugian yang sangat signifikan. Bahkan, Indonesia tercatat menduduki peringkat kelima dunia untuk angka kematian paling tinggi yang disebabkan oleh bencana alam (UN Mortality Index, 2009). Hal ini menjadi ‘alarm’ bagi masyarakat kita untuk dapat bersahabat dengan bencana dengan mulai berperilaku tanggap bencana.

Siapa saja dapat menjadi korban bencana, ada berbagai kelompok yang lebih rentan saat terjadi bencana, misalnya manula, ibu hamil, anak-anak, dan/atau orang berkebutuhan khusus. Dari beberapa kelompok rentan ini, orang berkebutuhan khusus merupakan kelompok yang sering terabaikan pada saat terjadi bencana. Orang berkebutuhan khusus adalah orang-orang yang memiliki kesulitan dalam bergerak, mendengarkan, melihat, berkomunikasi, dan atau belajar. Mereka dapat berasal dari semua kelompok umur, tak terkecuali anak-anak atau biasa disebut anak berkebutuhan khusus.

Anak-anak yang memiliki hambatan mobilitas menjadi lebih rentan ketika terjadi bencana, terutama yang tidak dapat menyelamatkan diri secara mandiri. Oleh karena itu, pendidikan Pengurangan Risiko Bencana perlu sejak dini dikenalkan sehingga anak berkebutuhan khusus secara mandiri dapat mengetahui cara berlindung dan menyelamatkan diri saat terjadi bencana.

Penyampaian informasi mengenai Pengurangan Risiko Bencana kepada anak-anak berkebutuhan khusus tentu membutuhkan cara dan metode yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka.

Melihat kebutuhan tersebut, maka Direktorat PPKLK mengundang perwakilan sekolah dari wilayah tengah dan timur Indonesia. Ada sebanyak 116 peserta telah mengikuti Bimbingan Teknis Pendidikan PRB ini yang diselenggarakan selama empat hari, yaitu tanggal 24-27 Juli 2016 di Hotel Jakarta, Jl. Ance Daeng Ngoyo No. J9, Panakkukang Mas, Makassar, Sulawesi Selatan.

Sementara materi yang dipaparkan diantaranya adalah Kebijakan Pemerintah terkait PRB oleh Direktur PRB - BNPB Ir. Lilik Kurniawan MSi; Sekolah Aman dan Bencana yang Inklusif oleh Yusra Tebe SH MA dari UNICEF.

Sedangkan Tim Arbeiter Samariter Bund mensimulasikan tentang Pengenalan PRB Dasar; Prosedur keselamatan (gempa dan tsunami); Tata ruang aman di sekolah, Pemetaan jalur evakuasi dan tempat berkumpul di sekolah; Prosedur keselamatan multi hazard (letusan gunung api/ angin puting beliung/ banjir/ longsor dan kebakaran); Rencana kesiapsiagaan di sekolah; Diskusi kelompok dan presentasi model rencana kesiapsiagaan sekolah.

Tujuan penyelenggaraan Bimtek PRB adalah: 1. Memberikan informasi kepada tenaga pendidik di sekolah luar biasa terkait pendidikan pengurangan risiko bencana bagi peserta didik berkebutuhan khusus, 2. Meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan tenaga pendidik di sekolah luar biasa dalam menghadapi ancaman bencana di wilayahnya, 3. Mengupayakan penurunan tingkat kerentanan peserta didik berkebutuhan khusus dan seluruh warga sekolah luar biasa dari ancaman bencana.

Hasil yang diharapkan adalah: 1. Tersampaikannya informasi kepada tenaga pendidik di sekolah luar biasa terkait pendidikan pengurangan risiko bencana bagi peserta didik berkebutuhan khusus, 2. Meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan tenaga pendidik di sekolah luar biasa dalam menghadapi ancaman bencana di wilayahnya, 3. Tercapainya upaya penurunan tingkat kerentanan peserta didik berkebutuhan khusus dan seluruh warga sekolah luar biasa dari ancaman bencana.[\]

Sabtu, 06 Agustus 2016

09.25

Peran Serta Kemdikbud dalam Wujudkan Pelaksanaan Model PLK di LPAS dan LPKA

oleh
Dr. Praptono, M.Ed
Kasubdit Program dan Evaluasi
Dit. PPKLK, Ditjen Dikdasmen
Kemdikbud



Peningkatan akses pendidikan bermutu di semua jenjang dan jenis telah dilaksanakan selama ini di seluruh wilayah Indonesia. Upaya peningkatan lebih lanjut terus dilakukan, mengingat masih ada ketidakmerataan tingkat akses pendidikan antar provinsi, kabupaten dan kota. Perhatian lebih besar dibanding era sebelumnya akan diberikan pula pada peningkatan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dan yang memerlukan Pendidikan Layanan Khusus (PLK).

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, pada pasal 32 Ayat 1 disebutkan bahwa Pendidikan Khusus (PK) merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Sedangkan pada Ayat 2 disebutkan bahwa Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyediaan layanan pendidikan yang semakin merata dan berkualitas senantiasa selalu diupayakan pemerintah untuk memenuhi hak dari setiap warga Negara.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016, angka partisipasi kasar (APK) nasional SD/SDLB tahun 2015 adalah 97,65%, dan angka putus sekolah turun menjadi 1,04%. Sedangkan untuk jenjang SMP/SMP, APK pada tahun 2015 adalah 80,73% dengan penurunan angka putus sekolah sebesar 1,14%.

Sementara itu, untuk jenjang SMA/SMK/SMALB, APK pada tahun 2015 adalah sebesar  70,82% dan angka putus sekolah sebesar 1,66%. Angka-angka statistik ini menunjukkan kepada kita bahwa masih banyak anak-anak usia sekolah kita yang sampai saat belum mendapatkan hak pendidikannya.

Meskipun upaya penuntasan wajib belajar sembilan tahun telah dilaksanakan dan tuntas bagi 66,15% dari keseluruhan kabupaten dan kota (340 dari 514 kabupaten dan kota), peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah untuk memenuhi program wajib belajar dua belas tahun merupakan agenda yang harus  dipenuhi dalam lima tahun ke depan. Seiring dengan hal ini, fokus peningkatan akses pendidikan dasar pada sebanyak 174 kabupaten dan kota (33.85%) untuk menyelesaikan program wajib belajar sembilan tahun.

Diantara anak yang memiliki kerentanan dalam mendapatkan hak pendidikan adalah mereka yang tinggal di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) karena kasus hukum yang harus dijalani. Dari tahun ke tahun, jumlah anak yang tinggal pada 2 (dua) jenis lembaga ini belum menunjukkan trend penurunan, bahkan di sejumlah daerah menunjukkan angka yang tinggi.

Pada tahun 2015, telah ditandatangani nota kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kemdikbud. Tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini maka Kemdikbud memberikan dukungan pembiayaan untuk pelayanan pendidikan melalui pemberian bantuan operasional pendidikan kepada 16 LPKA. Lalu, bantuan peralatan pendidikan, peralatan ketrampilan dan bantuan pembangunan ruang belajar juga telah diberikan oleh Kemdikbud.

Di samping itu, mengingat bahwa keberadaan anak-anak di LPAS dan LPKA ini membatasi ruang dan waktunya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah regular, maka Kemdikbud telah memberikan pelayanan pendidikan kepada mereka dengan sistem Sekolah Terbuka. Pada jenjang SMP, pembelajaran dilaksanakan dengan sistem modul dan Kemdikbud sudah memberikan bantuan modul SMP Terbuka ke LPAS dan LPKA. Sedangkan untuk jenjang SMA, Kemdikbud berinisiatif untuk mengembangkan SMA Terbuka dengan menggunakan model belajar jarak jauh yang didukung dengan memanfaatkan teknologi dan informasi.

Muatan kurikulum yang diberikan kepada mereka dilaksanakan dengan modifikasi yang memberikan pendidikanketrampilan yang lebih banyak untuk bekal hidup di masyarakat.

Saat ini, Kemdikbud akan memberikan penekanan pada 2 (dua) hal, yaitu pendidikan vokasi dan penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP). Melalui program ini, diharapkan kesenjangan pendidikan yang ada di Indonesia bisa diatasi. Pendidikan vokasi tentu tidak saja dimaknai dengan sekolah menengah kejuruan (SMK), tetapi semua peserta didik dalam jenjang pendidikan dimanapun, baik formal dan non formal diharuskan mendapatkan pendidikan vokasi sebagai bekal untuk hidup di masyarakat. Budaya kerja dan budaya profesional harus benar-benar tertanam pada diri anak sejak dini melalui pendidikan kewirausahaan.

Sementara itu, KIP akan menjembatani anak-anak kita yang karena kondisi ekonomi keluarganya memiliki kesulitan untuk menggapai cita-citanya. Bantuan pemerintah yang diperuntukkan kepada seluruh siswa dari keluarga miskin ini diharapkan bisa diterima anak secara cepat dan tepat sehingga anak bisa menggunakannya untuk pembelian buku dan peralatan belajar serta untuk transportasi dan uang saku. Dengan bantuan ini, anak menjadi tenang dan termotivasi belajarnya.Anak-anak yang menjadi penghuni LPAS dan LPKA yang berasal dari keluarga miskin dan tercatat sebagai siswa pada satuan pendidikan dengan bukti memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) untuk dipastikan sebagai penerima program Kartu Indonesia Pintar.

Berapapun jumlahnya, sampaikan datanya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan saya minta unit teknis yang menangani ini untuk memenuhi seluruhnya.

Di samping itu, saya juga mengajak kepada seluruh pimpinan LPAS dan LPKA untuk duduk bersama dengan Kemdikbud. Mari kita secara bersama  merumuskan langkah-langkah kongkrit agar anak-anak di lembaga ini seluruhnya dapat kita penuhi hak pendidikannya.

Dan yang lebih penting lagi, sekembali mereka ke masyarakat mereka akan tumbuh menjadi individu-individu yang berkarakter dan berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Anak-anak kita tumbuh dan berkembang di era yang menuntut persaingan tinggi, baik di tingkat nasional, regional maupun global. Kita saat ini sudah berada di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menyiapkan generasi kita menjadi generasi yang cerdas, pintar dan berkarakter Indonesia.[\]

Jumat, 05 Agustus 2016

10.30

Pembekalan Siswa ADEM, Mendikbud: Kami titipkan anak-anak Calon Pemimpin Bangsa

Sejak tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah memiliki program menyekolahkan 350 anak Papua dan 150 anak Papua Barat ke sekolah-sekolah di Pulau Jawa dan Bali.

Menurut Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Sri Renani Pantjastuti, program ini dijalankan dalam upaya memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak di Papua hingga jenjang menengah melalui program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun. Selama ini masyarakat Papua merasa disisihkan. Apalagi di sektor pendidikan, masyarakat Papua cukup tertinggal karena sumber daya manusia di bidang pendidikan yang masih minim.

"Selama bersekolah di Provinsi Jawa Barat dan Banten, mereka tinggal di rumah orangtua asuh dan menjadi bagian dari keluarga tersebut. Ini juga bisa menjadi kesempatan bagi mereka untuk mempelajari budaya atau adat istiadat daerah tempat mereka tinggal," katanya.

Setelah lulus sekolah menengah, lanjutnya, anak-anak dari Papua tersebut juga akan diarahkan untuk mengikuti program beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), sehingga bisa melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang Perguruan Tinggi.

Dalam pembukaan dan pembekalan bagi siswa ADEM (Afirmasi Pendidikan Menengah) asal Papua dan Papua Barat, Mendikbud Anies Baswedan memaparkan bahwa Indonesia yang memiliki kekayaan yang luar biasa, dan salah satu tempat yang paling banyak kebhinnekaannya adalah Papua. Papua memiliki 400 bahasa daerah dari 719 bahasa daerah yang ada di Indonesia.

"Adik-adik yang mendatangi sekolah baru dan guru-guru baru adalah orang-orang sebangsa dan setanah air Indonesia. Bagi kepala sekolah dan guru di Jawa Barat dab Banten, saya ucapkan selamat menerima amanat besar untuk mendidikan calon-calon pemimpin bangsa Indonesia," papar Mendikbud.

Orangtua menitipkan anak-anak nya untuk dididik oleh guru di Banten dan Jawa Barat. "Untuk bapak-ibu guru, saya menitipkan siswa program ADEM untuk dididik menjadi orang-rang yang berkualitas dan tangguh," harap Mendikbud.

Sebagaimana diketahui, lanjut Anies, pendidikan itu kolaborasi antara pendidik di rumah dan pendidik di sekolah. Kolaborasi hanya bisa terjadi jika ada komunikasi. Anak dititipkan ke sekolah untuk dididik. Bukan untuk ditindas, bukan untuk dipermainkan.

Sejatinya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sementara, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

UU Sisdiknas pasal 1 ayat 1 dan 2 itu. dari kutipan UU di atas, kita perlu menyadari bahwa pendidikan bukan semata-mata mengembangkan potensi diri yang kerap ditafsirkan di masyarakat sebagai kecerdasan dan keterampilan tetapi juga harus dilandasi nilai-nilai keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, dan akhlak mulia sehingga akan sangat wajar ketika pada prosesnya akan ada teguran, nasehat, hukuman, dan hal-hal serupa ketika peserta didik dirasa “melenceng” dari jalurnya.

Dan bagi anak-anak, rindu kampung halaman adalah hal yang biasa saat di daerah yang baru. Ada banyak jutaan orang yang meninggalkan kampung halaman, banyak cerita-cerita setelah keberhasilan orang yang merantau. Anda dijauhkan dari kampung halaman untuk ditempa dan belajar, serta survival. Meski berat jangan pernah mundur, maju terus.

"Jika tidak tahu, maka bertanyalah. Jika merasa malu, maka akan terus ketinggalan. Siap-siaplah untuk digembleng di sekolah dan dilingkungan yang baru,"

Aktiflah di OSIS dan di ekstrakurikuler, bertemanlah dengan teman baru dari tempat kalian belajar. "Ïkuti kegiatan dan libatkan diri pada kegiatan yang positif, jangan mengurung diri,"

Kalian menjadi contoh di kampung halaman. Tulis suratlah sebulan sekali. Karena kalian sedang belajar untuk mengubah kampung halaman dan Indonesia kelak yang lebih baik.

Program ADEM bergulir sejak tahun 2013 dan telah memasuki tahun ketigaempat pada 2016 ini. Sebanyak 1.804 anak Papua telah menimba ilmu di tingkat SMA atau SMK di Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Bali. Untuk program ADEM 2015, tercatat 505 anak Papua/Papua Barat menempuh pendidikan SMA dan SMK di enam provinsi tersebut. Pada ADEM 2016 saat ini ada 500 siswa Papua dan Papua Barat.[\]

sumber
Tabloid SPIRIT 78
09.04

Daftar Juara O2SN Tahun 2016 Kategori PKLK

Berikut ini Daftar Juara O2SN Tahun 2016 Kategori PKLK atau Anak Berkebutuhan Khusus yang telah dilaksanakan di Serpong, Banten, 24-30 Juli 2016 yang diikuti sebanyak 408 siswa ABK mulai dari jenjang SDLB, SMPLB dan SMALB se-Indonesia.


Lomba Lari 80 meter Putri SDLB
Juara I, Lina Mardiana, SLB AR-Rizky Pajo Dompu, NTB
Juara II, Lina Widyantika, SLB Tunas Bhakti, DIY
Juara III, Ance, SLBN Ber Kab. Sikka, NTT


Lomba Bulu tangkis Putra SDLB
Juara I, M. Suwardin, SDLB Negeri Dompu, NTB
Juara II, Aghna Fiqhiya, SDLB Negeri Batang, JATENG
Juara III, Muhammad Naufal, SDLB B Dharma Asih Pontianak, KALBAR


Lomba Bocee Putri SDLB (Tunagrahita)
Juara I, Indriyanti, SLBN 1 Katingan Hilir, Kalimantan Tengah
Juara II, Sukma Rini, SLBN Rokan Hulu, Riau
Juara III, Rizka Fitriyanti, SLB Negeri Praya, NTT


Lomba Lari 100 meter Putri SMPLB
Juara I, Susi Susanti, SLB AR-Rizky Pajo Dompu, NTB
Juara II, Indah Khoirunnisa, SLBN Taruna  Mandiri Kuningan, Jawa Barat
Juara III, Brigita Ningsi Woda, SLBN Nunumeu SOE, NTT


Lomba Balap Kursi Roda Putra SMPLB (Tunadaksa)
Juara I, Muhammad Khoirul Anam, SMPLB Negeri Banyuwangi, Jawa Timur
Juara II, Muktin, SLB Al-Gifari, NTB
Juara III, Prasetyo Teguh  U, SLB D YPAC Surakarta, Jawa Tengah


Lomba Bulu Tangkis Putra/i SMPLB 
 Juara I, Andre Langgeng Pangestu, SLB B Dharma Wanita Kab. Sidoarjo, Jatim
Juara II, Chairani, SLB B Dharma Asih Pontianak, Kalbar
Juara III, Yudi Arisandi, SLB B Negeri Pembina Palembang, Sumsel


Lomba Bocee Putri SMPLB (Tunagrahita)
Juara I, Ismi Ismatul Hasanah, SLB Muhamadiyah  Banjarsari Ciamis, Jawa Barat
Juara II, Indira  F. Lekatompessy, SLB Negeri Kota Ambon, Maluku
Juara III, Eka Putriana, SLB Sri Soedewi  MS, Jambi


Lomba Lari 100 meter Putri SMALB 
Juara I, Cicilia Lumanauw, SLB-C Kat. St. Anna, Sulawesi utara
Juara II, Yormasti Taopan, SMALB Negeri Nunumeu Soe, NTT
Juara III, Siska Halangade, SMALB Negeri Tobelo, Maluku Utara


Lomba Balap Kursi Roda Putra SMALB (Tunadaksa)
Juara I, Gede Susila, SLB D YPAC Bali, Bali
Juara II, Lukman Hakim, SLBN Kab. Gorontalo, Gorontalo
Juara III, Nur Fathoni, SMALB Samala Nerugrasa Lumajang, Jatim


Lomba Bulu Tangkis Putra/i SMALBJuara I, Ricki Awaljan Situmorang, SLB C Cipaganti Kota  Bandung, Jabar
Juara II, Jepri, SLB ABC TPI Medan, Sumut
Juara III, Welin Yulianto, SLB Negeri Kotaraja, Papua


Lomba Bocee Putri SMALB (Tunagrahita)
Juara I, Ulfa, SLB AR-Rizky Pajo Dompu, NTB
Juara II, Rizky Putri Wangi, SLBN Ogan Ilir, Sumsel
Juara III, Yulita, SLB N Asuhan Kasih, NTT


Lomba Catur Putra/i SDLB/SMPLB/SMALB (Tunanetra)
Juara I, Wahyu, SLB-A Fajar Harapan Martapura, Kalsel
Juara II, Abdul Mukti, SKH Al-Khairiyah, Banten
Juara III, Ahmad Nadhif Aris, SMAN 8 Inklusi Kota Surakarta, Jateng