Post Top Ad

Post Top Ad

-0-

Kamis, 07 Juni 2012

Wamendikbud: Mulianya Mengurus Pendidikan bagi ABK

by Rahmintama

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Musliar Kasim mengatakan banyak orang termasuk juga kita mungkin tidak siap mempunyai anak yang difabel (disable) atau anak berkebutuhan khusus. Entah itu keterbelakangan mental entah punya cacat. "Malah kalau ada acara, kita suruh anak itu sembunyi agar tidak dilihat kawan-kawan,” ujarnya.

Kemudian ia memaparkan isi sebuah buku bertajuk ‘Bila Nurani Bicara’, menceritakan seorang ibu sedang pergi bersama dua orang anak berkebutuhan khusus (ABK) dan tidak terlihat risih. Tidak ada rasa tidak nyaman terlihat di wajahnya. Ibu itu lalu ditanya oleh seseorang yang bertemu dengannya di jalan karena heran dengan sikapnya.

[“Saya saja punya satu orang anak berkebutuhan khusus setengah mati mengurusnya, mengapa Ibu tidak merasa sulit?” Ibu itu menjawab, “kita ini orang-orang pilihan yang diciptakan Tuhan. Kita diberikan anak-anak berkebutuhan khusus karena Tuhan percaya bahwa kita sanggup untuk merawat, memelihara atau membesarkan, dan mendidik anak-anak ini.”]

Dari sepenggal cerita di atas, jelaslah bahwa tugas mengurus pendidikan, sangat mulia. Dapat mencerdaskan orang yang akan menggunakan kecerdasannya sepanjang hidup, patut disyukuri. Inilah hal berharga yang hanya bisa diterima dan dilaksanakan sepenuh hati oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Banyak program yang sudah dibuat dan harus dilaksanakan. Mulai dari penyediaan lembaga pendidikan atau satuan pendidikan, sekolah, alat peraga sampai menyediakan tenaga guru dan dana.

“Seperti amanat Undang-Undang yang sudah menjamin bahwa semua orang punya hak untuk mendapatkan layanan pendidikan mulai dari UUD, UU Sisdiknas, dan Peraturan Pemerintah (PP),” kata Wamendikbud.

Ia juga menjelaskan bahwa peningkatan akses untuk semua orang merupakan tugas paling berat yang harus dilakukan. Diknas sudah bisa dikatakan sukses karena mencapai angka 97 persen untuk Pendidikan Dasar Diknas SD dan SMP. Tapi, angka untuk Dikmen baru 70,5 persen, yang artinya dari 100 anak berumur 15-18 tahun yang harusnya duduk di bangku SMA masih ada 30 orang tidak sekolah. Ini harus dicari tahu apa penyebabnya mengapa mereka tidak melanjutkan pendidikan.

“Makanya untuk tahun depan, kita sedang merancang biaya, namanya pendidikan menengah universal agar mereka diberikan bantuan pendidikan. Kita sedang mencari formula spesifikasi akankah biaya ini diberikan ke semua atau hanya ke rakyat miskin saja. Beda dengan BOS yang memang diberikan untuk siswa baik kaya maupun miskin,” lanjut Wamendikbud.

Butuh Perhatian Khusus

ABK penyandang disabilitas/ketunaan punya hak untuk setara dengan sebayanya. Sebab, di balik kebutuhan khusus yang dimilikinya, pasti ada potensi yang luar biasa. Jika memang punya potensi kecerdasan dan bakat istimewa, mereka perlu sekali mendapatkan perhatian khusus. Kalau tidak, beberapa di antara mereka bisa saja frustasi akibat pelayanan dan pengembangan pendidikannya kurang maksimal.

Dalam UU Sisdiknas pasal 5, menyebutkan bahwa orang dengan kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial perlu mendapat pendidikan khusus. Disebutkan pula di ayat ketiganya, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat terpencil berhak mendapat pendidikan khusus.

“Tidak ada alasan tidak sekolah atau tidak mencapai pendidikan tertinggi apabila mampu. Faktor ekonomi, lingkungan jauh, alam, konflik sosial, atau kultur masyarakat yang belum terdidik harus kita handle,” tegas mantan rektor ini.

Oleh karena itu, diberikanlah Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang bisa berupa uang langsung. Kalau BSM yang diberikan untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) disebut beasiswa Bidikmisi. Penyeleksian dilakukan hingga mendapat 30.000 penerima dengan catatan mereka sudah diterima di PT.

“Mereka yang mendapat bantuan tidak akan membayar uang kuliah satu sen pun dan juga mendapat biaya hidup sesuai daerahnya selama sebulan sebesar 600 ribu sampai satu juta. Universitas Indonesia (UI) saja harus menerima 750 orang yang lolos Bidikmisi setiap tahun. Sedangkan, di Andalas sudah ditetapkan harus menerima 500 orang dan harus disebarkan ke semua program studi, entah itu Ekonomi, Kedokteran, Akuntansi, dan sebagainya,” jelasnya lagi.

Tenaga Pengajar Minim

Menyikapi minimnya tenaga pengajar atau guru di daerah tertinggal, terpencil, terdepan/terluar yang sering disebut 3T, Dikti membuat program SM3T (Sarjana Mengajar di daerah 3T). Program ini hampir serupa dengan ‘Indonesia Mengajar’ yang sudah dijalankan Anis Baswedan selama dua tahun. Anis juga mencari dana sendiri dan telah berhasil meyakinkan grup perusahaan untuk mendanai programnya. Setiap tahun, Anis mengirim 60 orang tenaga pengajar.

“Kalau untuk SM3T ini, kita mengirimkan 3000 orang setiap tahunnya. Sayangnya, itu baru dikirim ke sekolah yang sudah ada, tapi kekurangan guru.”

Padahal, ada juga beberapa sekolah yang belum mendapatkan penanganan baik dalam pembangunan, pengembangan kurikulum, maupun jumlah gurunya. Masalah kekurangan guru yang melanda daerah terpencil ini kemudian diatasi melalui kerjasama dengan TNI. Para TNI ini dibekali keahlian khusus untuk mengajar sehingga akan meminimalisasi hambatan belajar.

“Selama ini kan TNI seolah ada jarak dengan masyarakat, tapi berkat kerjasama inilah mereka bisa lebih dekat kan,” kata Wamendikbud.

Lalu ia menceritakan tentang Film ‘Batas’ merupakan film dokumenter yang menceritakan pengabdian seorang guru di daerah perbatasan Kalimantan. Guru wanita itu mengajar satu orang anak dengan gaji 1,2 juta per bulannya.

“Karena setiap hari harus pergi dengan speed boat dan sampan, tentu saja gajinya habis untuk biaya transportasi yang mahal. Ia hanya bisa menyisihkan 200 ribu untuk biaya hidupnya. Sebenarnya ia sudah ditawari mengajar di Malaysia oleh temannya, tapi ia tetap bertahan mengajar di tanah air. Kalau sekarang, malah ada guru yang sudah mendapat sertifikasi, tapi tidak mau memberikan pendidikan pada anak didiknya,” cerita Wamendikbud.

Berikan Kesempatan
   
Undang-undang No. 4 Tahun 1997 pasal 5 menyebutkan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Mereka berhak juga memperoleh pendidikan pada semua satuan dan jalur jenjang yang sejenis. Sayangnya, fasilitas untuk kegiatan belajar mereka kurang maksimal karena faktanya tidak semua kabupaten kota memiliki Sekolah Luar Biasa (SLB). Masih ada kurang lebih 132 kabupaten yang belum punya SLB. Akibat terbatasnya fasilitas untuk SLB tersebut, dibentuklah sistem pendidikan iklusif sebagai salah satu solusi.

Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan ABK belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler. Kegunaannya untuk memotivasi para ABK untuk membuat dirinya sama dan setara dengan anak normal. Pendidikan inklusi merupakan pengembangan baru dari pendidikan terpadu pada semua sekolah dan diusahakan dapat melayani optimal dengan modifikasi pembelajaran, sarana, dan kurikulum.

“Sistem pendidikan inklusif atau Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) bukan dilihat dari kecerdasan saja tapi life skills karena biasanya ABK punya keterampilan yang lebih dari kita,” lanjut Musliar.

Musliar juga bercerita pertemanannya dengan Naomi Susan, pengusaha muda wanita yang sukses dan berhasil membuka belasan perusahaan di Indonesia.

“Kategori bisnis si Naomi ini adalah low profile high profit. Ia bilang pada saya bahwa bisnisnya yang paling besar adalah berjualan nasi dengan armada sepeda keliling. Hasilnya menakjubkan dengan omzet mencapai satu miliar ke atas. Bisnis biro perjalanan kapal Ferry Batam-Singapura saja untungnya tidak mencapai omzet sebesar penjualan nasi padahal modalnya miliaran.”

Oleh karena itu, para ABK wajib dibekali keterampilan agar ia mampu mandiri dan belajar berwirausaha dari kecil. Potensi mereka banyak yang mengagumkan dan rasanya miris apabila disia-siakan. 

“Saya diberi dua tugas dari Bapak Presiden, yaitu membuat pendidikan berkarakter lebih baik dan menghasilkan lulusan yang bisa diterima di pangsa kerja. Maka, pengembangan 18 nilai karakter itu harus dimulai oleh anak-anak sejak tingkat TK dan SD. Anak SD setidaknya harus bisa berbaris dan berdoa, baca pancasila, membaca deklarasi sedangkan anak TK bisa melakukannya dengan menyanyi,” tutupnya.[\]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar