Post Top Ad

Post Top Ad

-0-

Selasa, 24 Juli 2012

Perbedaan dan Persamaan antara PLK, PLS dan PKBM

Pemerintah pusat maupun daerah belakangan ini masih samar dalam kategori antara Pendidikan Layanan Khusus (PLK), Pendidikan Luar Sekolah (PLS), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat [PKBM]. Padahal jika kita mengacu UU Sistem Pendidikan Nasional maka hal itu tidak menjadi kendala pengelolaan di lapangan.

Anak-anak pada Pendidikan Luar Sekolah (PLS) maupun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat [PKBM] selama ini dikenal masyarakat adalah anak-anak diluar lingkup sekolah reguler/umum. Mari kita mengacu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang disingkat UU Sisdiknas 20/2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (PP 17/2010) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

PKBM yang dimaksud adalah pada Pasal 26 Ayat 4 UU Sisdiknas 20/2003 yang menyebutkan bahwa satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat [PKBM], dan majelis taklim, serta "satuan pendidikan yang sejenis".

Sementara istilah PLS tidak ada pada UU Sisdiknas 20/2003 atau tidak satupun yang menjelaskan tentang PLS pada UU ini. Sehingga PKBM itu adalah lembaga yang melayani PLS sebagai mana yang dimaksud "satuan pendidikan yang sejenis" di paragraf atas. PLS barulah penjelasannya terurai pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 yang dibuat 12 tahun sebelum UU Sisdiknas lahir. Sedangkan PLK ada disebutkan di dalam UU Sisdiknas yaitu pada Pasal 5 Ayat 3 dan Pasal 32 Ayat 2.


Perbedaan dan Persamaan PLS dan PLK

Di lapangan kita dapat melihat bahwa "anak-anak" yang ditangani oleh PLS dan PLK adalah sama, yaitu anak-anak usia sekolah usia 7-18 tahun. Namun PLS tidak hanya melayani anak-anak usia sekolah, PLS juga melayani orang dewasa yaitu usia di atas 19 tahun. Sehingga itu yang membedakan antara PLK dengan PLS.

Anak-anak yang ditangani PLK --bukan penyebutan "LK" [layanan khusus]-- seperti yang dimaksud UU Sisdiknas yaitu anak-anak di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil (Pasal 5 Ayat 3 UU Sisdiknas), dan/atau anak-anak yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi (Pasal 32 Ayat 2 UU Sisdiknas). Mereka pun diistilahkan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) non disabilitas/ ABK non ketunaan/ ABK marjinal.

Nah, disinilah perlu perbedaan penanganan dan kebijakan dilapangan antara PLK dengan PLS, yaitu dengan membedakan "jenjang pelayanan" pendidikannya. Hal ini agar tidak ada tumpang tindih pelayanan pendidikan maupun kebijakan di lapangan, karena tumpang tindih pelayanan itu akan terkait juga dengan anggaran. PLK lebih kepada anak-anak usia sekolah usia 7-18 tahun, sedangkan PLS yang ditampung dalam PKBM melayani pendidikan dan pembinaan bagi orang-orang yang perlu dilayani berusia di atas 19 tahun, agar mereka menjadi lebih mandiri. Sehingga benang merahnya adalah pembagian wewenang terhadap pengelolaan PLK dan PLS adalah pada jenjang usianya saja. Semoga pusat dan daerah dapat sepakat akan hal itu.

Jika memungkinkan, suatu yayasan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mampu mengelola, maka dapat memberikan pelayanan pendidikan dan pembinaan kedua jenjang tersebut. LSM itu dapat melayani/ mengelola PLK bagi anak usia sekolah dan sekaligus mengelola PLS/PKBM bagi orang usia diatas 19 tahun.

Pada Pasal 2 PP 73/1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) menyebutkan bahwa pendidikan luar sekolah bertujuan:
1. Melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya;
2. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan
3. Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah. Roh aturan ini sejalan dengan semangat program PLK yang diamanatkan dalam UU Sisdiknas 20/2003 dan PP 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Jenis Anak PLK Usia Sekolah

Pada Pasal 128 PP 17/2010 menyebutkan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Penjelasan PLK juga terdapat pada Pasal 139 PP 17/2010 yang menyebutkan bahwa PLK berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah:

a. terpencil atau terbelakang [seperti pedalaman/ pulau-pulau, anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN), dan di daerah tertinggal];

b. masyarakat adat yang terpencil [seperti anak-anak yang berada pada masyarakat etnis minoritas terpencil/ anak suku pedalaman];

c. yang mengalami bencana alam [seperti anak-anak pengungsi, anak korban gempa, korban konflik/ korban peperangan];

d. yang mengalami bencana sosial [seperti pekerja anak, anak pemulung, pengasong anak, anak pelacur, pelacur anak, anak korban trafficking, lapas anak, anak korban narkoba/HIV/AIDS, anak jalanan, anak korban perceraian]; dan/atau

e. yang tidak mampu dari segi ekonomi [seperti anak putus sekolah, anak yatim-piatu, dan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim/ miskin absolut].

Mereka dalam kategori di atas ini dapat dikatakan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) non disabilitas/non ketunanan atau ABK marginal. Karena anak PLK/PLS usia sekolah merupakan ABK yang perlu penanganannya secara khusus karena memiliki permasalahan akademik, permasalahan sosial dan permasalah psikologis.

Dalam hal penyelenggaraan pendidikan PLK pada Pasal 140 Ayat 1 PP 17/2010 menyebutkan PLK dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Artinya anak-anak PLK atau anak-anak PLS usia 7-18 tahun seperti kategori Pasal 139 PP 17/2010 diatas bisa memperoleh pendidikan yang tidak hanya pada jalur nonformal dan informal, tapi juga bisa bersekolah di jalur formal seperti SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA.

Hal itu ada pada penjelasan Pasal 140 Ayat 2 PP 17/2010 disebutkan bahwa penyelenggaraan PLK pada jalur pendidikan formal, antara lain, dalam bentuk: a. sekolah atau madrasah kecil; b. sekolah atau madrasah terbuka; c. pendidikan jarak jauh; d. sekolah atau madrasah darurat; e. pemindahan peserta didik ke daerah lain; dan/atau f. bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Berbeda dengan anak-anak usia sekolah sebelumnya di PLS, yaitu jalur pendidikannya hanya menitikberatkan  pada jalur nonformal dan informal.

PLK bagian pendidikan inklusif

Dalam penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) PLK di jalur formal bagi anak-anak PLK usia 7-18 tahun diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik (Pasal 140 Ayat 2 PP 17/2010). Disinilah PLK menjadi bagian pendidikan inklusif, dan kita bahas selanjutnya.

Dalam proses KBM anak-anak PLK/PLS usia sekolah dapat dilakukan di lembaga itu sendiri dengan muatan komposisi 30 persen akademik dan 70 persen kecakapan hidup dengan kearifan lokal. Khususnya pada PLK jenjang pendidikan dasar (Dikdas/ usia 7-15 tahun) muatannya lebih kepada pendidikan karakter, baca-tulis-hitung (Calistung), dan mengantarkan peserta didik ke PLK jenjang pendidikan menengah (Dikmen/ usia 16-18 tahun).

Bahkan dalam penafsiran pada Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki "Kelainan" dan Memiliki Potensi Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Begitu pula Pasal 140 Ayat 2 PP 17/2010 tersirat adanya pendidikan inklusif bagi ABK non disabilitas atau ABK marjinal.

Pendidikan inklusif merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Hambatan yang ada bisa terkait dengan masalah etnik, gender, status sosial, kemiskinan, disabilitas dan lain-lain. Dengan kata lain, pendidikan inklusif adalah pelayanan pendidikan untuk semua (education for all) tanpa diskriminasi bagi ABK disabilitas dan ABK marjinal yang dididik bersama-sama anak lainnya (normal/ berkemampuan) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Pada bagian awal Pasal 2 Permendiknas 70/2009 menyebutkan pendidikan inklusif bertujuan: (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki “kelainan” fisik, "emosional", mental, dan "sosial" atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Yang dikutip pada paragraf diatas adalah kata "kelainan", "emosional", "sosial". Kata "kelainan" yang ditafsir sebelumnya adalah bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan disabilitas/ketunanaan. Namun jika kita telaah lebih jauh kata "kelainan" terutama "kelainan emosional" dan "kelainan sosial"  bahkan "kelainan mental"

Dari sini dapat kita yakinkan bahwa anak-anak PLK bisa masuk dalam bagian pendidikan inklusif, yaitu bagi anak-anak yang memiliki kelainan emosional dan kelainan sosial seperti pada jenis anak-anak PLK usia sekolah pada Pasal 139 PP 17/2010, yaitu bagi anak korban konflik, anak korban bencana alam, anak jalanan, pekerja anak, anak pemulung, pengasong anak, anak pelacur, pelacur anak, anak korban trafficking, lapas anak, anak korban narkoba/HIV/AIDS, anak jalanan, anak korban perceraian, anak putus sekolah, anak yatim-piatu, dan anak-anak dari keluarga miskin.

Pasal 3 Ayat 2 Permendiknas 70/2009 menyebutkan peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 10 terdiri atas: a. tunanetra; b. tunarungu; c. tunawicara; d. tunagrahita; e. tunadaksa; f. tunalaras; "g. berkesulitan belajar; h. lamban belajar"; i. autis; j. memiliki gangguan motorik; "k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya"; "l. memiliki kelainan lainnya"; m. tunaganda.

ABK marjinal seperti yang dimaksud pada Pasal 139 PP 17/2010 banyak mengalami persoalan seperti Pasal 3 Ayat 2 Permendiknas 70/2009 terutama anak-anak usia sekolah yang mengalami berkesulitan belajar, lamban belajar, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, serta anak yang "memiliki kelainan lainnya".

Anak PLK fleksibel dalam layanan pendidikannya

Bagi LSM/yayasan/Ponpes penyelenggara PLK kini diamanatkan, bagi anak-anak PLK/PLS usia 7-18 tahun yang memiliki kesempatan dan kemampuan untuk bersekolah di jalur formal maka jangan dihambat. Sebaliknya jika mereka belum atau tidak memiliki kemampuan (baik secara akademik maupun psikologis), maka jangan dipaksa mereka bersekolah di jalur formal tersebut seperti SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA. Sementara anak-anak PLS sebelumnya hanya memperoleh layanan pendidikan di jalur luar sekolah seperti PKBM dan hanya mengikuti ujian kesetaraan Paket A,B,C.

Artinya lembaga pelayan anak-anak PLK ini merupakan wadah untuk mempersiapkan anak-anak itu bisa bersekolah di jalur formal, sehingga para pengelola PLK jangan takut kekurangan anak. Karena pertumbuhan jumlah anak usia sekolah yang tidak bisa bersekolah masih banyak, dan anak-anak PLK/PLS usia sekolah perlu terus dibina atau dididik di lembaga PLK/PKBM untuk mampu mandiri dan memiliki pendidikan berkarakter yang cukup.

Aplikasi penyelenggaraan PLK dilakukan oleh keinginan yang kuat antara lembaga penggerak PLK, rekanan/donasi, dan kebijakan pemerintaha daerah. Sedangkan pelayanan dari PLK meliputi santunan dan pencerahan bagi anak PLK, pengembangan potensi atau soft skill, dan pelayanan pendidikan serta administrasi pendidikan.

Tenaga pendidik dan kependidikan dalam PLK meliputi mentor/tutor/konselor yang melayani terminal pelayanan pendidikan dan pencerahan bagi anak PLK; instruktur wisyaswara atau pelaku usaha yang melayani di unit bengkel kerja dan unit kewirausahaan; guru bantu/ tentor yang melayani di Tempat Kegiatan Belajar (TKB) atau di Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). TKB-KBM pada PLK di daerah terpencil atau terbelakang, daerah perbatasan, kepulauan, daerah tertinggal, serta masyarakat adat yang terpencil dapat dilakukan dengan model "filial" (Kelas Jauh).

Di sisi pembiayan PLK, bersumber dari swadaya masyarakat secara gotong royong, lembaga pioner (seperti relawan, guru PNS, guru bantu, tutor dari LSM), donasi dari dunia industri dan pengusaha lokal, dan pemerintah pusat/daerah.

Dalam penyelenggaraan KBM pada PLK, seyogyanya DPRD berkoordinasi dengan kepala daerah melalui dinas pendidikan yang menggunakan sekolah induk untuk KBM. Sekolah induk ini sebagai TKB/ kelas jarak jauh dan sebagai wadah "Sekolah PLK" yang membawahi rumah singgah, PKBM/PLS/ Taman Bacaan Masyarakat, bengkel dan unit usaha, serta pondok pesantren dan lembaga PLK.

Bentuk kerja sama dalam lingkup pengelolaan PLK, maka para pengelola/LSM penyelenggara PLK mampu mendirikan suatu asosiasi atau lembaga ketrampilan khusus. Lalu yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal, sekolah inklusi dan perguruan tinggi untuk mampu menghasilkan pendidikan fleksibel berbasis kearifan lokal dan berbasis ICT.

Kemudian, hasil penilaian terhadap hasil belajar pada anak-anak PLK/PLS usia sekolah dapat diselenggarakan dalam bentuk surat keterangan lulus, ijasah atau sertifikat. Artinya mereka bisa mengikuti ujian di sekolah formal. Untuk itu sebelumnya anak-anak ini mesti memperoleh nomor induk siswa pada sekolah induk (terdekat) yang didaftarkan oleh lembaga PLK/PLS diberikan oleh dinas pendidikan. Jika tidak memungkinkan, maka dapat mengikuti ujian kesetaraan seperti Paket A, Paket B, dan Paket C.

Sekolah Terbuka dan Sekolah Filial


Pembangunan gedung sekolah  baru yang dilakukan setiap tahun misalnya, belum  dapat menjangkau kelompok masyarakat ekonomi lemah yang tinggal di daerah-daerah terpencil.  Bagi masyarakat yang memiliki kendala  ekonomi, waktu dan geografis masih  sulit untuk memperoleh layanan pendidikan melalui jalur pendidikan  reguler/ konvensional. Padahal sebagai sesama anak bangsa, mereka memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain yang lebih beruntung memperoleh pendidikan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 dan dikuatkan melalui Pasal 5 Ayat 3 dan Pasal 32 Ayat 2 UU Sisdiknas No.20/2003.

Dalam wilayah negara Indonesia yang luas dengan karakteristik geografis dan demografis yang begitu beragam, sangat sulit memberikan layanan pendidikan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat terutama   anak-anak yang memiliki berbagai kendala ekonomi, geografis dan waktu.

Bahkan sekalipun di lokasi-lokasi seperti itu dibangun sekolah reguler, belum tentu kelompok anak  yang memiliki kendala tersebut sempat mengikuti pendidikan karena kesibukannya bekerja membantu orang tua mencari nafkah.  Bagi kelompok anak seperti ini, pergi ke sekolah setiap hari dengan segala konsekwensinya,  merupakan kegiatan yang dianggap terlalu mahal.

Oleh  karena itu, perlu  adanya alternatif program pendidikan non-konvensional untuk  dapat menjangkau mereka. Sistem pendidikan terbuka dan sistem pendidikan jarak jauh  dapat dijadikan alternatif untuk memberikan layanan pendidikan bagi kelompok anak yang memiliki kendala semacam itu. Untuk pendidikan tingkat SLTP, salah satu bentuk pendidikan terbuka  yang telah dilaksanakan saat ini adalah Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMP Terbuka).

Sekolah Terbuka merupakan lembaga pendidikan formal yang tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari SMP Induk yang dalam menyelenggarakan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri.

Saat ini SMP Terbuka telah menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan  jarak jauh (termasuk juga SMP Terbuka), menurut Suparman dan Zuhairi,  telah ditempatkan sebagai sistem pendidikan yang bersifat komplementer terhadap sistem pendidikan biasa.

Tempat Kegiatan Belajar (TKB) sekolah terbuka sama dengan program PLK, yaitu sebuah tempat yang memadai untuk sebuah kegiatan belajar secara kelompok. TKB dapat diadakan di Sekolah, Mushola, Tempat Pengajian, Balai Desa, atau tempat lainnya. TKB diusahakan terjangkau oleh siswa dengan berjalan kaki.

Tenaga Kependidikan pada sekolah terbuka diantaranya Guru Bina yaitu guru pada sekolah induk yang diberi tugas untuk mengajar di SMP/Sekolah Terbuka sesuai mata pelajaran yang ditentukan. Kedua, Guru Pamong yaitu pembimbing belajar mandiri siswa yaitu Anggota masyarakat yang peduli akan pendidikan. Dengan ketentuan pendidikan minimal SMA, dan berada pada lingkungan sekitar TKB.

Dala hal waktu belajar di TKB disepakati oleh siswa dan guru pamong, waktu belajar dapat diadakan pada pagi, siang atau malam hari. Sedangkan waktu kegiatan belajar di Sekolah Induk diadakan sesuai ketersediaan waktu dan ruangan yang ada di Sekolah Induk. Sehingga Kepala Sekolah dari Sekolah Terbuka adalah kepala Sekolah Induk

Program PLK melalui program pendidikan inklusif dan sekolah terbuka merupakan jawaban problem pemerataan kesempatan belajar masih menjadi masalah besar dalam dunia pendidikan  di Indonesia.

Anak-anak dalam program PLK selain menginduk di sekolah reguler/umum juga dapat menginduk sentra/sub sentra Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Terbuka/Terpadu.

Harapan

Baik pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan PLK. Dan selanjutkan penyelenggaraan PLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 PP 17/2010 sampai dengan Pasal 141 PP 17/2010 diatur dengan Peraturan Menteri.

Diharapkan pemerintah dan pemerintah daerah dapat merumuskan sesuatu bagi pelayanan pendidikan anak-anak di negeri ini. Sehingga tidak terjadi salah tafsir, tumpang tindih bahkan tidak melayani pendidikan mereka.

Tapi yang terpenting adalah jangan sampai anak-anak usia sekolah tidak terlayani pendidikannya. Krn pendidikan dasar (dikdas) dan pendidikan menengah (dikmen) sangat diperlukan bagi mereka. Sehingga ketiga istilah tadi (PLK, PLS, PKBM) harus menjadi media terdepan dalam melayani pendidikan dan pembinaan karakter anak-anak usia 7-18 tahun yang belum sekolah.[\]

Rahmintama
Sekjen Forum Komunikasi PK-PLK se-Indonesia
11 Maret 2012 pukul 22:32


Foto ilustrasi:
Anak jalanan yang dibina PLK Seroja, Surakarta, Jawa Tengah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar