Post Top Ad

Post Top Ad

-0-

Selasa, 16 Juli 2013

122 Kabupaten dan Kota Tidak Miliki SLB Negeri

Anak berkebutuhan khusus masih diabiakan

Sebayak 122 kebupaten dan kota di 23 provinsi tidak memiliki sekolah luar biasa negeri (SLBN) untuk melayani pendidikan anak anak berkebutuhan khusus. Padahal, keberadaan sekolah luar biasa negeri miliki pemerintah seharusnya minimal satu sekolah di tiap kota dan kabupaten.

Provinsi papua terdata memiliki 26 kebupaten dan kota yang tidak memiliki SLBN. Jumlah ini berarti provinsi terbanyak yang kebupaten dan kotanya tidak memiliki slb selanjutnya, sulawesi utara 10 serta papua barat dan sumatera utara masing masing sembilan kota/ kabupaten.

Di pulau jawa masih ada kota/ kebupaten yang tidak memiliki SLBN. Tercatat di Jawa Barat ada 2 kabupaten / kota, Jawa Timur 5, Jawa Tengah 5, dan Tangerang Banten dll 4. Mudjito, Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, di Jakarta, Jumat 5 Juli 2013 menjelaskan, sampai akhir 2012, sebenarnya terdata 138 kota /kabupaten yang tidak memiliki SLBN. Namun, tahun ini ada sejumlah provinsi yang berinisiatif membangun sendiri SLBN dengan dukungan dana dari APBN.

"Layanan SLBN ini sesuai rencara strategis kemdikbud yang mencanangkan harus ada minimal satu SLBN di tiap kota kabupaten," kata mudjito. Untuk pembangunan SLBN tersebut, pemerintah dareah diminta menyiapkan lahan dan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun pemerintah pusat akan menyediakan sarana dan prasarana, alat peraga, hingga buku pelajaran.

Pembangunan SLB di 122 kota/kabupaten diperkirakan butuh dan mahal mahal mahal mahal Rp 315,995 miliar. Umumnya SLB melayani pendidikan TK- SD- SMP hingga SMA tiap sekolah membutuhkan setidaknya 10 orang sehingga secara keseluruhan butuh sekitar 1.200 guru SLB.

Minimal D4/S1

Menurut mudjito, karena calon guru yang berlatar belakang pendidikan luar biasa terbatal, pemerintah dareah bisa saja mengangkat guru dari program studi lain, asal memenuhi kualifikasi minimal D4/S1. "Nanti, calon guru yang sudah sarjana itu mesti mengikuti kuliah kompetensi tambahan selama 2 semester untuk memperkuat kompetensi mendidik anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Pemerintah pusat akan membantu untuk biaya pendidikannya," kata mudjito.

Ritson Manyonyo, pendiri Yayasan Elsafan yang melayani pendidikan TK SD SMP SMA bagi anak-anak tunanetra di Jakarta, mengatakan, masih banyak ABK yang tidak terlayani pendidikan . "Kami banyak menemukan anak anak yang seharusnya sudah usia sekolah , tetapi tidak ke sekolah karena ketiadaan sekolah dekat tempat tinggal mereka," kata Ritson padahal, ABK ini butuh dukungan untuk belajar mandiri sehingga kelak tidak menjadi beban bagi orang orang di sekitarnya. (eln/kompas.com)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar