Post Top Ad

Post Top Ad

-0-

Sabtu, 06 Agustus 2016

Peran Serta Kemdikbud dalam Wujudkan Pelaksanaan Model PLK di LPAS dan LPKA

oleh
Dr. Praptono, M.Ed
Kasubdit Program dan Evaluasi
Dit. PPKLK, Ditjen Dikdasmen
Kemdikbud



Peningkatan akses pendidikan bermutu di semua jenjang dan jenis telah dilaksanakan selama ini di seluruh wilayah Indonesia. Upaya peningkatan lebih lanjut terus dilakukan, mengingat masih ada ketidakmerataan tingkat akses pendidikan antar provinsi, kabupaten dan kota. Perhatian lebih besar dibanding era sebelumnya akan diberikan pula pada peningkatan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dan yang memerlukan Pendidikan Layanan Khusus (PLK).

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, pada pasal 32 Ayat 1 disebutkan bahwa Pendidikan Khusus (PK) merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Sedangkan pada Ayat 2 disebutkan bahwa Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyediaan layanan pendidikan yang semakin merata dan berkualitas senantiasa selalu diupayakan pemerintah untuk memenuhi hak dari setiap warga Negara.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016, angka partisipasi kasar (APK) nasional SD/SDLB tahun 2015 adalah 97,65%, dan angka putus sekolah turun menjadi 1,04%. Sedangkan untuk jenjang SMP/SMP, APK pada tahun 2015 adalah 80,73% dengan penurunan angka putus sekolah sebesar 1,14%.

Sementara itu, untuk jenjang SMA/SMK/SMALB, APK pada tahun 2015 adalah sebesar  70,82% dan angka putus sekolah sebesar 1,66%. Angka-angka statistik ini menunjukkan kepada kita bahwa masih banyak anak-anak usia sekolah kita yang sampai saat belum mendapatkan hak pendidikannya.

Meskipun upaya penuntasan wajib belajar sembilan tahun telah dilaksanakan dan tuntas bagi 66,15% dari keseluruhan kabupaten dan kota (340 dari 514 kabupaten dan kota), peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah untuk memenuhi program wajib belajar dua belas tahun merupakan agenda yang harus  dipenuhi dalam lima tahun ke depan. Seiring dengan hal ini, fokus peningkatan akses pendidikan dasar pada sebanyak 174 kabupaten dan kota (33.85%) untuk menyelesaikan program wajib belajar sembilan tahun.

Diantara anak yang memiliki kerentanan dalam mendapatkan hak pendidikan adalah mereka yang tinggal di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) karena kasus hukum yang harus dijalani. Dari tahun ke tahun, jumlah anak yang tinggal pada 2 (dua) jenis lembaga ini belum menunjukkan trend penurunan, bahkan di sejumlah daerah menunjukkan angka yang tinggi.

Pada tahun 2015, telah ditandatangani nota kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kemdikbud. Tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini maka Kemdikbud memberikan dukungan pembiayaan untuk pelayanan pendidikan melalui pemberian bantuan operasional pendidikan kepada 16 LPKA. Lalu, bantuan peralatan pendidikan, peralatan ketrampilan dan bantuan pembangunan ruang belajar juga telah diberikan oleh Kemdikbud.

Di samping itu, mengingat bahwa keberadaan anak-anak di LPAS dan LPKA ini membatasi ruang dan waktunya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah regular, maka Kemdikbud telah memberikan pelayanan pendidikan kepada mereka dengan sistem Sekolah Terbuka. Pada jenjang SMP, pembelajaran dilaksanakan dengan sistem modul dan Kemdikbud sudah memberikan bantuan modul SMP Terbuka ke LPAS dan LPKA. Sedangkan untuk jenjang SMA, Kemdikbud berinisiatif untuk mengembangkan SMA Terbuka dengan menggunakan model belajar jarak jauh yang didukung dengan memanfaatkan teknologi dan informasi.

Muatan kurikulum yang diberikan kepada mereka dilaksanakan dengan modifikasi yang memberikan pendidikanketrampilan yang lebih banyak untuk bekal hidup di masyarakat.

Saat ini, Kemdikbud akan memberikan penekanan pada 2 (dua) hal, yaitu pendidikan vokasi dan penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP). Melalui program ini, diharapkan kesenjangan pendidikan yang ada di Indonesia bisa diatasi. Pendidikan vokasi tentu tidak saja dimaknai dengan sekolah menengah kejuruan (SMK), tetapi semua peserta didik dalam jenjang pendidikan dimanapun, baik formal dan non formal diharuskan mendapatkan pendidikan vokasi sebagai bekal untuk hidup di masyarakat. Budaya kerja dan budaya profesional harus benar-benar tertanam pada diri anak sejak dini melalui pendidikan kewirausahaan.

Sementara itu, KIP akan menjembatani anak-anak kita yang karena kondisi ekonomi keluarganya memiliki kesulitan untuk menggapai cita-citanya. Bantuan pemerintah yang diperuntukkan kepada seluruh siswa dari keluarga miskin ini diharapkan bisa diterima anak secara cepat dan tepat sehingga anak bisa menggunakannya untuk pembelian buku dan peralatan belajar serta untuk transportasi dan uang saku. Dengan bantuan ini, anak menjadi tenang dan termotivasi belajarnya.Anak-anak yang menjadi penghuni LPAS dan LPKA yang berasal dari keluarga miskin dan tercatat sebagai siswa pada satuan pendidikan dengan bukti memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) untuk dipastikan sebagai penerima program Kartu Indonesia Pintar.

Berapapun jumlahnya, sampaikan datanya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan saya minta unit teknis yang menangani ini untuk memenuhi seluruhnya.

Di samping itu, saya juga mengajak kepada seluruh pimpinan LPAS dan LPKA untuk duduk bersama dengan Kemdikbud. Mari kita secara bersama  merumuskan langkah-langkah kongkrit agar anak-anak di lembaga ini seluruhnya dapat kita penuhi hak pendidikannya.

Dan yang lebih penting lagi, sekembali mereka ke masyarakat mereka akan tumbuh menjadi individu-individu yang berkarakter dan berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Anak-anak kita tumbuh dan berkembang di era yang menuntut persaingan tinggi, baik di tingkat nasional, regional maupun global. Kita saat ini sudah berada di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menyiapkan generasi kita menjadi generasi yang cerdas, pintar dan berkarakter Indonesia.[\]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar