Post Top Ad

Post Top Ad

-0-

Minggu, 07 Agustus 2016

Persiapan Khusus PRB Bagi Kelompok Penyandang Ketunaan

Dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (PRB) tahun 2015-2019 telah direncanakan adanya implementasi kesiapsiagaan bencana di sekolah. Hal ini sangat penting, mengingat bukan hanya terkait banyaknya sekolah yang rusak maupun hancur, tapi juga terkait banyaknya peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan serta warga sekolah lainnya yang menjadi korban luka maupun meninggal akibat terjadinya bencana alam baik gempa bumi, tsunami,  banjir bandang, dan lain sebagainya.

Sekolah pada jam-jam pelajaran merupakan tempat berkumpulnya peserta didik yang tentunya memiliki kerentanan tinggi bila terjadi bencana. Peserta didik berkebutuhan khusus dengan bermacam hambatannya adalah yang paling tinggi tingkat kerentanannya dibandingkan peserta didik reguler, oleh karena itu perlu diberikan pendidikan pengurangan risiko bencana secara dini di sekolah kepada mereka.

Berbagai bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia telah memberikan dampak negatif besar terhadap sektor perekonomian, sosial, dan pendidikan. Sebut saja tsunami di Aceh, gempa di Nias, banjir tahunan di Jakarta, banjir bandang dan tanah longsor di berbagai wilayah Pulau Jawa, Sumatra, dan Kalimantan, serta gempa bumi di Yogyakarta, Tasikmalaya, dan Padang.

Ditinjau dari jenis bencana gempa saja, dimana keadaan ini tidak dapat dihindari, mengingat topografi kepulauan Indonesia yang terbentuk dari titik-titik pertemuan lempeng bumi. Di bagian barat, lempeng Eurasia bertumbukan langsung dengan lempeng Indo-Australia, dan di bagian timur pertemuan tiga lempeng yaitu lempeng Filipina, Pasifik dan Australia.

Sedikitnya ada 23 provinsi yang masuk dalam kategori risiko tinggi terhadap gempa bumi di Indonesia. Hal ini berarti akan berdampak pada lebih dari 130.000 bangunan sekolah yang berpotensi terhantam gempa bumi dan juga mengancam siswa sekolah beserta seluruh fasilitasnya, seperti peristiwa gempa bumi di Padang yang telah menghancurkan sekolah dan banyak siswa sekolah yang menjadi korban dalam bencana tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita merupakan negara yang rawan bencana. Nilai ekonomis dari kerusakan fasilitas pendidikan yang disebabkan oleh bencana juga menimbulkan kerugian yang sangat signifikan. Bahkan, Indonesia tercatat menduduki peringkat kelima dunia untuk angka kematian paling tinggi yang disebabkan oleh bencana alam (UN Mortality Index, 2009). Hal ini menjadi ‘alarm’ bagi masyarakat kita untuk dapat bersahabat dengan bencana dengan mulai berperilaku tanggap bencana.

Siapa saja dapat menjadi korban bencana, ada berbagai kelompok yang lebih rentan saat terjadi bencana, misalnya manula, ibu hamil, anak-anak, dan/atau orang berkebutuhan khusus. Dari beberapa kelompok rentan ini, orang berkebutuhan khusus merupakan kelompok yang sering terabaikan pada saat terjadi bencana. Orang berkebutuhan khusus adalah orang-orang yang memiliki kesulitan dalam bergerak, mendengarkan, melihat, berkomunikasi, dan atau belajar. Mereka dapat berasal dari semua kelompok umur, tak terkecuali anak-anak atau biasa disebut anak berkebutuhan khusus.

Anak-anak yang memiliki hambatan mobilitas menjadi lebih rentan ketika terjadi bencana, terutama yang tidak dapat menyelamatkan diri secara mandiri. Oleh karena itu, pendidikan Pengurangan Risiko Bencana perlu sejak dini dikenalkan sehingga anak berkebutuhan khusus secara mandiri dapat mengetahui cara berlindung dan menyelamatkan diri saat terjadi bencana.

Penyampaian informasi mengenai Pengurangan Risiko Bencana kepada anak-anak berkebutuhan khusus tentu membutuhkan cara dan metode yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka.

Melihat kebutuhan tersebut, maka Direktorat PPKLK mengundang perwakilan sekolah dari wilayah tengah dan timur Indonesia. Ada sebanyak 116 peserta telah mengikuti Bimbingan Teknis Pendidikan PRB ini yang diselenggarakan selama empat hari, yaitu tanggal 24-27 Juli 2016 di Hotel Jakarta, Jl. Ance Daeng Ngoyo No. J9, Panakkukang Mas, Makassar, Sulawesi Selatan.

Sementara materi yang dipaparkan diantaranya adalah Kebijakan Pemerintah terkait PRB oleh Direktur PRB - BNPB Ir. Lilik Kurniawan MSi; Sekolah Aman dan Bencana yang Inklusif oleh Yusra Tebe SH MA dari UNICEF.

Sedangkan Tim Arbeiter Samariter Bund mensimulasikan tentang Pengenalan PRB Dasar; Prosedur keselamatan (gempa dan tsunami); Tata ruang aman di sekolah, Pemetaan jalur evakuasi dan tempat berkumpul di sekolah; Prosedur keselamatan multi hazard (letusan gunung api/ angin puting beliung/ banjir/ longsor dan kebakaran); Rencana kesiapsiagaan di sekolah; Diskusi kelompok dan presentasi model rencana kesiapsiagaan sekolah.

Tujuan penyelenggaraan Bimtek PRB adalah: 1. Memberikan informasi kepada tenaga pendidik di sekolah luar biasa terkait pendidikan pengurangan risiko bencana bagi peserta didik berkebutuhan khusus, 2. Meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan tenaga pendidik di sekolah luar biasa dalam menghadapi ancaman bencana di wilayahnya, 3. Mengupayakan penurunan tingkat kerentanan peserta didik berkebutuhan khusus dan seluruh warga sekolah luar biasa dari ancaman bencana.

Hasil yang diharapkan adalah: 1. Tersampaikannya informasi kepada tenaga pendidik di sekolah luar biasa terkait pendidikan pengurangan risiko bencana bagi peserta didik berkebutuhan khusus, 2. Meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan tenaga pendidik di sekolah luar biasa dalam menghadapi ancaman bencana di wilayahnya, 3. Tercapainya upaya penurunan tingkat kerentanan peserta didik berkebutuhan khusus dan seluruh warga sekolah luar biasa dari ancaman bencana.[\]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar