Post Top Ad

Post Top Ad

-0-

Rabu, 01 Juni 2016

Revalitasi Delapan Sekolah Luar Biasa

Pembangunan pendidikan menempati peran sangat strategis dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Demikian yang disampaikan Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PPKLK) Sri Renani Pantjastuti dalam sambutannyan pada pelaksanan Bimbingan Teknis dan Penandatangan Surat Pejanjian Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Revitalisasi Sekolah tahun 2016 yang dilaksanakan dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 27 Mei 2016, di Hotel Sunan, Jl. Ahmad Yani No. 40, Surakarta, Jawa Tengah.

"Revitalisasi sekolah merupakan salah satu program Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal ini sebagai upaya untuk merealisasi strategi bidang pendidikan dalam memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan.

Bimbingan teknis dan penandatangan surat perjanjian merupakan salah satu tahapan dalam proses pemberian bantuan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk  melakukan koordinasi dan  pemberian informasi tentang tata cara dan tata kelola revitalisasi sekolah. Disamping itu juga untuk meminimalisir kesalahan melalui identifikasi teknis dan nonteknis terkait  revitalisasi sekolah," papar Direktur PPKLK.

PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan sarana prasarana pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Untuk itu Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dit.PPKLK menetapkan strategi bidang pendidikan antara lain memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan melalui program penyusunan dan pencetakan dokumen kelembagaan dan sarana prasarana, penyusunan pembuatan Rencana Induk Pengembangan Sekolah, penyusunan pedoman sekolah rujukan, sekolah yang direvitalisasi, sekolah yang mendapatkan perpustakaan/pusat sumber belajar, sekolah yang mendapatkan ruang laburatoriun/praktik siswa, sekolah yang mendapatkan ruang penunjang lainnya, sekolah yang mendapatkan standarisasi dan akreditasi, sekolah yang mendapat peralatan pendidikan.

Dalam rangka pelaksanaan tahapan revitalisasi sekolah tahun 2016, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus melalui Subdirrektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana melaksanakan Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Pemerintah Revitalisasi Sekolah Tahun 2016.

Tujuan Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Pemerintah Revitalisasi Sekolah Tahun 2016 antara lain:

1. Melakukan koordinasi dan bimbingan teknis pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa, Pengembangan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa, dan Pembangunan Asrama Siswa.

2. Meminimalkan kesalahan teknis dan nonteknis terkait  Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa, Pengembangan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa, dan Pembangunan Asrama Siswa.

3. Melakukan penandatanganan surat perjanjian pemberian bantuan pemerintah revitalisasi sekolah.

Sasaran Bimtek dan Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Pemerintah Revitalisasi Sekolah Tahun 2016 meliputi 8 SLB. Bantuan pemerintah yang akan diberikan berbentuk bangunan dan meubelair untuk seluruh sasaran dimaksud. Bantuan yang akan keserap dalam kegiatan ini Rp. 4 milyar rupiah.

Ruang lingkup Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Pemerintah Revitalisasi Sekolah Tahun 2016 antara lain:

1. Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Revitalisasi Sekolah.
Koordinasi dan  bimbingan teknis meliputi kegiatan pemberian informasi tentang tata cara dan tata kelola revitalisasi sekolah.

2. Identifikasi teknis dan nonteknis terkait  revitalisasi sekolah.
Identifikasi teknis dan nonteknis dilakukan untuk memiminalisir kesalahan teknis dan nonteknis, dilakukan dengan cara paparan oleh masing-masing calon penerima bantuan tentang langkah-langkah yang telah, sedang, dan akan dilakukan terkait pelaksanaan revitalisasi sekolah.

3. Penandatanganan surat perjanjian
Bimbingan teknis dan Penandatanganan Surat Perjajian merupakan salah satu tahapan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah Revitalisasi Sekolah. Hal ini untuk memenuhi salah satu syarat pencairan bantuan pemerintah tentang pembangunan sarana pendidikan yang mensyaratkan adanya surat perjanjian kerjasama.

Dengan adanya Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Pemerintah Revitalisasi Sekolah Tahun 2016 akan meningkatkan dan memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan pada umumnya dan pendidikan khusus pada khususnya.

1. Terjaminnya kualitas atas kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

2. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dalam rangka memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan.[\]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar