Post Top Ad

Post Top Ad

-0-

Selasa, 01 November 2016

PRB di Sekolah Merupakan Pembahasan Strategis

Pemerintah terus berupaya melakukan serangkaian kegiatan rutin dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di sekolah. Pertemuan dalam pembahasan ini sangat strategis dan menjadi salah satu prioritas dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (Dit PPKLK)

Hal tersebut dikatakan Direktur Pembinaan PKLK Dikdasmen Dr. Renani Pantjawati didepan 116 peserta Rapat Koordinasi Nasional Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2016 yang dilaksanakan selama 4 hari (4-7 Oktober 2016) di Kota Yogyakarta.

"Ini tetap kita upayakan. Karena kita tidak bisa bertanya kepada Allah, kapan bencana. Berdasarkan pengalaman di Garut, kami bersama Ibu Yanti Kerlip, di Garut belum pernah mengalami bencana apapun jgua di sekolah tersebut, dari 35 siswa yang tinggal di asrama 25 orang sedang ikut acara kami di Bandung. Kami ada acara ASEAN, kami jadi host, dan mereka tampil di acara kami. Dan 6 orang di asrama dan Alhamdulilah bisa diselamatkan, karena ada papan2 kayu yang sedang dibangun sekolah tersebutb, karena pembangunan gedung sekolah tersebut juga dibantu oleh Dit PPKLK. Kenapa Dit PPKLK yang mendapat tugas untuk menjadi pemegang peran utama seknas sekolah aman," kata Renani.

Pendidikan khusus biasanya terpikirnya hanya penyandang disabilitas tetapi kami juga layani program PLK (Pendidikan Layanan Khusus) salah satunya untuk daerah bencana alam dan sosial, terbelakang terpecil, adat terpencil dan masyarakat miskin. Memang disebutkan di UU Sisdiknas, UU Penyandang Disabilitas sehingga mitra kerja Dit.PPKLK menjadi banyak.

"PRB sudah dilakukan di Kemdikbud sejak lama. Dulu saya ikut menangani gempa Nabire, dulu BNPB belum ada, baru ada Bakornas PRB. Bicara panduan sudah banyak. Dari 2001, dulu kita mengundang Prof. Teddy Bun dari ITB bagaimana bangunan-bangunan sekolah tahan bencana. Saya di bagian perencanaan, salah satu tugasnya untuk penganggaran. Salah satu program dikdasmen dulu adalah untuk rehabilitasi sekolah. Semua sekolah yang rusak berat dan rusak ringan, sedang, kami rehab tetapi bertahun-tahun tidak bisa selesai karena ada bencana. Jadi ini adlah program terus menerus kami lakukan," papar Renani.

Setelah ada UU Sisdiknas terbit tahun 2003, diturunkan PP, Permendibud, disitu disebutkan semua bangunan sekolah harus aman dari bencana. "Berbagai panduan sudah banyak tetapi kita perlu melihat kembali. Tapi belum ada tentang asap, kebakaran. Kalau yang kebakarannya di tempat lain, itu yang belum. Di pemerintah cepat bikin aturan, tetapi kemudian impelmentasinya. Mitra dari pemerintah. Disini juga ada UNICEF. Saya waktu itu kepala bagian keaungan, tetapi saya ditugaskan bapak wakil menteri mengikuti berbagai kegiatan. Tahun 2012 yang NTB 60 sekolah, 60 di Jabar, 60 di Sumbar itu menjadi pilot SMAB. AMCDRR 2012 di Jogja saya juga hadir," ungkap Direktur.

Dikatanya, pra-bencana ini menjadi tupoksi masing-masing direktorat. Kenapa direktorat lain diminta hadir disini, Kasubdit Progrev yang akan merencanakan berbagai program dan anggarannya. Ini tidak perlu satu khusus tetapi terintegrasi di berbagai kegiatan kita semua. Tanggung jawab tugasnya diberikan kepada Dit PPKLK untuk mengkoordinasikannya. Pada saat pemulihan dan rehab-rekon paska bencana menjadi masing-masing direktorat.

Bicara data, lanjut Renani, sampai saat ini sudah sekitar 25,620 sekolah yang memperoleh intervensi pendidikan kebencanaan sejak tahun 2005. Untuk SLB sendiri baru 336 sekolah dari 2.035 SLB. Apabila terjadi bencana, korban yang paling rentan adalah yang menjadi penyandang disabilitas dan tentunya bersekolah di SLB. Istilah yang sekarang oleh Kemenkeu adalah self-blocking.

"Seperti kami punya kegiatan kawah kepemimpinan pelajar disitu kita masukkan materi PRB, dan kegiatan lainnya. Terkait dengan fasilitator, pengalaman saya pribadi, sering kita pelatihan, namun outputnya beda-beda. Ini harus ada standar kompetensi. Kita perlu quality control. Itu menjadi pekerjaan rumah kita di seknas. Fasilitator ini betul-betul sama, menyampaikan pesan yang sama, siapa yang dilatih, memenuhi syarat," ujar Renani.

Dikatakannya, Kemdikbud memiliki standar yang baik bagaimana bahan bangunan, sudah dibuat sejak dari awal dibangun. "Kita tetap membangun sekolah, sekarang mungkin mulai membangun SMA, dan SMA-LB. Ada 80 kab/kota yang tidak memiliki SLB, padahal pasti penyandang disabilitas ada. Teman2 KPB bisa bantu melihat standar saranap rasarana yang sudah ada. Nanti kita bersama2 melihat standar tsb. Waktu inpres, SD fondasinya saja tidak ada. Banyak SD yang tidak memenuhi syarat bangunan. Terutama syarat untuk tahan bencana," kata Renani.

Menurut Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB Lilik Kurniawan, Rakor ini untuk merumuskan sesuatu yang penting. Pasalnya negara kita adalah negara yang rawan terhadap bencana. Negara kita secara geologi 3 tumbukan lempeng tektonik terbesar di dunia. Posisi di garis khatulistiwa, sangat rentan bahaya hidrometeorologi. Secara kebencanaan yang paling ekstrim adalah gempa bumi, dari 12 ancaman bencana, karena tidak ada informasinya, kejadian mendadak dan menimbulkan korban yang sangat besar.

"Celakanya sekolah-sekolah kita sarana fasilitas pendidikanya saat ini banyak berada pada daerah-daerah yang rawan terhadap gempa bumi. Ikhtiar kita untuk menyelamatkan anak-anak kita sangat diperlukan disini. UUD 1945 pada pembukaan, amanat tanggung jawab pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia. Perjuangan kita sekarang salah satunya adalah memerangi bencana, 80% negara kita adalah rawan terhadap gempa bumi. Kita bisa hitung berapa sekolah di daerah itu," kata Lilik Kurniawan.

Menangani bencana tidak bisa sendiri walaupun ada BNPB dan BPBD di daerah. Milestonenya dari BNPB jauh-jauh hari sudah kami siapkan, kita mulai dari panduan-panduan standar dan fasilitator-fasilitator handal yang bisa berbagi pada saat pelaksanaan SMAB, dan pada saat monev. "Lalu adanya launching website smab.kemdikbud.go.id, dan ini adalah sangat baik, akhirnya kita dipertemukan dalam satu data yaitu website tersebut," kata Lilik.

Dikatakannya, hanya kalimantan saja yang tidak rawan terhadap gempa bumi. Semua wilayah Indonesia rawan gempa bumi. "Bencana alam itu sifatnya mendadak, tidak ada pemberitahuan, informasi, tiba-tiba bangunan kita runtuh. Apakah sekolah kita cukup kuat untuk menghadapinya. Di pantai barat sumatera lihat merah, tapi ini tidak menakut nakuti. Kalau kita mengerti informasinya, bagaimana kita menyikapinya. Dari BNPB menyampaikan risikonya, bapak ibu mengerti, tapi tidak cukup. Harus bergerak melakukan sesuatu. Kita jauh-jauh hari menyampaikan daerah-daerah yang kemungkinan mendapatkan bencana gempa bumi," katanya.

Kemudian Lilik memaparkan dalam melindungi fasilitas layanan pendidikan kita, ternyata ancaman ke sekolah tidak saja bencana alam, namun juga narkoba, video prono dll yang merusak anak didik kita. "Saya mengajak kepada forum ini karena ini hal yang penting. Saya harap kita memiliki komitmen yang sama bahwa skeolah kita harus dilindungi dari seluruh ancaman tadi," harap Lilik.

Menurut Lilik, ada dua fungsi sekolah, yaitu sekolah itu diproteksi, agar layanan pendidikan bagi siswa harus terus berlangsung. "Tidak ada jaminan tidak terjadi gempa, banjir bandang, tanah longsor. Contohnya, bencana banjir bandang di Garut, ada 4 anak SD meninggal. Anak yang terganggu akibat kerusakan sekolahnya ada 2.400 siswa. Mari kita lakukan dengan mudah dan kreatif," papar Lilik.

Ditempat yang sama Kepala bagian Pendidikan Luar Biasa, Dinas Pendidikan dan olah raga Provinsi DIY Didik Wardoyo mengatakan, kegiatan semacam ini sering diselenggarakan di Yogyakarta. "Ada 523 sekolah yang berada di kawasan risiko bencana, SMP 141, SMA SMK 87. Bencana seperti ini belum kita petakan. Di Yogjakarta kita sulit menduga daerah mana yang akan kena angin putting beliung itu. Dari 3000 sekolah yang ada di Jogjakarta bisa-bisa semua resiko bencana," katanya.

Pihaknya menyambut baik upaya Konsorsium Pendidikan Bencana Indonesia (KPB) semoga ini bisa berlanjut dan memberikan kemanfaatan yang tinggi bagi sekolah-sekolah. Ketika bencana, sekolah bisa kena bencana, kalaupun tidak, sekolahnya dipinjam untuk menampung pengungsi, sehingga anak-anak didik terganggu KBM-nya.

Dalam kesempatan itu Kasi Program Dit.PPKLK Aswin Wihdiyanto mengatakan dengan kondisi Indonesia berada di daerah yang sangat rawan, sebenarnya ada banyak jenis ancaman bencana itu. Dari 30 pprovinsi terseut, ada 136 kab kota menjadi prioritas intervensi. "Bisa di overlay dengan pertumbuhan ekonomi, maka ada 79 kab / kota yang menjadi prioritas nasional," kata Aswin.

Gambaran umum sekolah, bencana itu bisa terjadi kapan saja, saat kita ada dimana saja. Saat kita ada di kelas, di kantin, toilet, masjid dll. Termasuk juga untuk aksessibiltas penyandang disabilitas. Tidak hanya berfungsi untuk anak masuk ke kelas, namun juga untuk evakuasi.

Aswin mengharapkan dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan bahwa data jumlah sekolah dan intervensi sekolah aman yang dimiliki Direktorat PPKLK saat ini, jika belum lengkap maka perlu juga diberikan masukan dan revisi. "Kalau ada data yang berbeda, mari kita perbaiki. Data 2013, sampai sekarang pergerakannya tidak significant. Harapan kita, kita menjadi lebih concern, terkait program sekolah aman.  Kondisi ruang kelas yang rusak berat, sedang, dan rusak total," katanya.

Ditegaskanya bahwa perarutan-peraturan dan dasar hukum tentang program kebencanaan. Ada UU Sisdiknas pasal 32 ayat 2, UU PB , UU Perlindungan Anak, UU no 8/2006 ttg penyandang disabilitas. "Dasar hukum penyelenggaraan Sekolah Aman Bencana itu sudah cukup kuat. Ada tahapan–tahapan manajemen bencana. Pra Bencana, di kementrian pendidikan menjadi Tusi masing–masing direktorat teknis. Jika tanggap darurat menjadi tanggung jawab PKLK sebagai koordiantor, tidak menutup kemungkinan kita membutuhkan direktorat lain. Nah, Pasca bencana, dikembalikan tanggungjawabnya kepada masing-masing direktorat teknis. Pasca bencana ini kebutuhannya cukup besar. Secara tupoksi dikembalikan ke direktorat masing-masing," paparnya.

Dasar konsep sekolah aman sesuai Perka BNPB no 4 tahun 2012. Pihaknya menyiapkan lingkungan sekolah aman, kalau saat terjadi bencana. Memastikan proses belajar mengajar tetap belajar, kalau terjadi bencana. "Pada saat kita berbicara pemilihan lahan untuk pembuatan sekolah baru, kita akan melihat lokasi apakah ada ancaman bencan. Ketika membangun struktur bangunan, apakah sudah sesuai dengan standar tahan gempa. Sudah ada," katanya.

Begitu juga mengenai anggaran yang dipetakan relevan dengan program sekolah aman. "Kadang bercampur dengan program rutin, tidak spesifik dengan program kebencanaan. Pada DAK rehab, pada prinsipnya merupakan pengurangan risiko bencana. Praktik baik, Sekolah Penyangga yang dikembangkan oleh SMK. Sekolah Shelter, sekolah darurat. Sedangakan untuk sekolah pengungsi yang berkepanjangan dikhawatirkan akan mengganggu belajar mengajar. Ada konsep Sister School.

Saat ini sesuai tupoksi, sekolah penerima bantuan PRB dari Dit.PPKLK hanya ke sekolah luar biasa. Pihaknya berharap bisa menularkan ke direktorat teknis lainnya. "Terpenting adalah roadmap sekolah aman. Tujuannya, perlindungan peserta didik, dan pengembangan Instrumen Sekolah Aman," kata Aswin.[*]


Media Relations
Rahmintama

Tidak ada komentar:

Posting Komentar